Lihat ke Halaman Asli

Menakar Keberanian Jokowi Mereshuffle Menteri dari Parpol Besar

Diperbarui: 30 Juni 2020   21:49

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kompas.com

ISU RESHUFFLE menjadi topik panas dalam beberapa waktu belakangan. Terutama setelah beredarnya unggahan video sidang kabinet paripurna yang digelar Kamis (18/06/2020) di akun youtube Sekretatiat Kabinet dua hari lalu, Minggu, (28/06/2020).

Dalam unggahan video yang kemudian menjadi viral di media sosial (medsos), tampak Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah-marah terhadap para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Pemicunya, Presiden Jokowi menganggap para menterinya tidak memiliki sense of crisis di tengah negara sedang dilanda pandemi virus corona atau covid-19.

Di situasi negara sedang dilanda pagebluk, Presiden Jokowi melihat kinerja para menterinya masih biasa-biasa saja. Padahal semestinya harus diambil langkah yang extraordinary. Bahkan, dia juga siap membuka langkah-langkah luar biasa itu bila memang diperlukan. Baik itu langkah politik maupun pemerintahan.

Masih dalam kesempatan yang sama juga, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga tak segan untuk membubarian lembaga hingga mereshuffle kabinet.

Nah, kalimat atau narasi "reshuffle" ini yang kemudian memantik spekulasi tentang kementrian mana saja yang sekiranya layak dievaluasi dan direshuffle menteri-menterinya

Sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif, sebuah keniscayaan bagi Jokowi untuk mereshuffle kabinetnya kapan saja dia mau. Hanya saja, sejauh mana keberaniannya untuk mengganti para pembantunya tersebut dengan sosok yang baru. 

Jelas menurut saya, hal tersebut bukan perkara mudah bagi dirinya. Bagaimanapun, Presiden Jokowi yang terpilih kembali menjadi presiden untuk kedua kalinya periode 2019-2024 didukung oleh partai-partai politik.

Boleh jadi, Presiden Jokowi tak akan menemui kendala berarti saat mereshuffle para menterinya dari kalangan non parpol. Sebab, dia tidak akan berbenturan terlalu kuat dengan pihak external. Baik itu warga masyarakat, pengamat politik atau komponen lainnya.

Justeru, mungkin saja pihak-pihak yang disebutkan tadi malah mendukung keputusan Jokowi. Jika memang menteri dimaksud layak untuk direshuffle.

Sejauh ini ada beberapa menteri non parpol yang banyak digadang-gadang layak untuk diganti, karena kinerjanya tidak memberikan nilai plus. Bahkan cenderung keliatan tidak mampu berbuat banyak.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline