Lihat ke Halaman Asli

KPK Bakal Usut Tuntas Kasus Formula E

Diperbarui: 13 Desember 2021   20:37

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tujuan hari antikorupsi 2021 ini salah satunya jangan sampai melakukan tindakan terindikasi korupsi pada diri sendiri.

Kehadiran Formula E penuh misteri seperti Anies Baswedan sendiri yang lebih memilih diam bukan karena ndak malu tapi ada yang disembunyikan biar orang awam ndak pada tahu  kalau ia sedang membuat pencintraan dalam kontestasi pilpres 2024 agar bisa membawanya untuk maju.

Pemprov DKI Jakarta di dugaan uat telah kelebihan bayar soal nggaran Formula E khususnya dan juga pada masalah commitment fee.

Inilah yang mrmbuat PSI dan PDIP yang berharap agar semuanya menjadi transparan demi hak interpelasinya. Namun malah terjadi acara makan-makan yang menghasilkan sebanyak 7 fraksi dari parpol DPRD DKI Jakarta kompak untuk memberhentikan interpelasi.

Masyarakat pun mendorong supaya KPK dapat melakukan penyidikan terkait kasus Formula E ini, malahan dari tubuh KPK sendiri melakukan unjuk rasa dari KPK yang merasa lebih KPK namun tiada bergeming.

Masyarakat meminta agar KPK segera turun tangan khususnya ketika ditemukan hasil audit BPK terkait Formula E. Masyarakat pun memberi rating jika Formula E terdalay potensi yang mencapai kerugian Rp 1,3 triliun rupiah.

Sementara itu dari PDIP DKI terdapat potensi boros anggaran hingga Rp 4,48 Triliun apa bila Formula E tetap disenggelarakan.

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan sampai mendetail adanya biaya tersebut terkait commitment fee sebanyak Rp 2,3 triliun rupiah.

Sedangkan untuk biaya pelaksanaan sebesar Rp 1,2 triliun, dan bank garansi Rp 890 miliar. Walaupun sekarang biaya dari bank garansi telah dipulangkan namun masih ada biaya yang lain yang diduga dapat merugikan dari keuangan daerah.

Selanjutnya KPK menghimbau kepada para pengunjuk rasa agar dapat menuntut Formula E untuk usut tuntas dan masyarakat dapat melaporkan melaui pengaduannya.

Harapannya adalah supaya hal tersebut KPK dapat memvaliditas dari pada informasi  yang harus segera diproses dan ditindak lanjuti.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline