Kondisi perekonomian disaat Pemberlakuan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memang mempunya dampak signifikan khususnya masyarakat kecil yang hanya mengandalkan pekerjaan disektor informal.
Sebagai mana para buruh tani, buruh harian maupuun bagi para pedagang kecil. Bukan hanya itu para pegawai kantor pun mengalami hal yang sama tentang susahnya perekonomian di kehidupannya.
Mengingat kebutuhan orang setiap hari semakin meningkat dan harus diselesaikan segera seperti membayar listrik, membayar tagihan motor dan segala yang mencakup barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluannya.
Akan tetapi semua itu tidak dapat diselesaikan dengan secara baik dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM bagi warga Indonesia. Umumnya masyarakat mengeluh dan mengatakan hal tersebut hanya menambah penderitaan masyarakat.
Sebagaimana fungsi PPKM yakni agar dapat membantu Pemerintah dalam memulihankan ekonomi Indonesia. Dengan PPKM diharapkan dapat menekan lajunya lonjakan dari pada Covid-19.
Namun yang terjadi diluar sana justru sebaliknya menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Memang harus diakui bahwa hidup terkadang bagaikan menyantap si buah malakama atau pun menghadapi dua pilihan yakni ditelan pahit dibuang pun sayang.
Begitu pula jika melihat kondisi sekarang ini dimana Covid-19 masih terus terjadi bahkan sering terjadi lonjakan ditiap daerah di Indonesia.
Sedangkan aturan PPKM bagi yang kontra justru malah membuat dari para pelaku UMKM sendiri mengalami sepi pembeli akibat PPKM daya beli masyarakatnya turun drastis.
Selain itu ingin keluar rumah untuk mencari kerja sudah pasti akan ditindak oleh penegak hukum. Sebaliknya jika diam saja dirumah sudah pasti tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk zehari-harinya, begitulah alasan masyarakat yang menolak adanya PPKM.
Penulis paham betul bahwa saat ini varian omicron telah melonjak di berbagai negara seperti Jepang dan Belanda. Penulis juga mengerti bahwa wabah pandemi Covid-19 ini masih ada sekalipun sudah turun
Masyarakat yang kontra dapat dimaklumi, sebab info yang didapat kurang valid dan umumnya tidak mengetahui bagaimana Pemerintah telah berupaya keras dengan semaksimal mungkin agar kasus Covid-19 ini segera hilang dari permukaan Indonesia.