MENGHARAP KEJUJURAN KEMENKUMHAM
MELALUI SELEKSI CPNS 2012
OLEH: Samad Almandary
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang selama ini menjadi instrumen yang digunakan untuk merekrut calon pamong di organisasi pemerintahan, selalu menjadi harapan jutaan orang untuk lolos dari seleksi tersebut. Seleksi CPNS secara empirik ditinjau dari aspek kualitas penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan secara umum belum bisa memberikan predikat transpran, obyektif dan akuntabel, sebab setiap seleksi dilaksanakan selalu meninggalkan catatan-catatan miris, seperti Suap, Kolusi dan Nepotisme.
Meskipun cerita kurang baik tersebut, secara legal sangat sulit dibuktikan, namun masyarakat seolah sudah menganggap sebagai satu aksioma, yang tdak perlu lagi dibuktikan kebenarannya. Untuk menepis tudingan tersebut, Organisasi pemerintah sebagai penyelenggara dan pengguna pegawai yang dinyatakan lulus dari seleksi tersebut, beberapa tahun terakhir membuat terobosan untuk membuat kesan trasparan dan jujur dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi maupun lembaga tertentu yang memiliki kapasitas dalam penataan kepegawaian, tetapi hal tersebut hanya mengurangi bayang jelaga kelam yang mewarnai setiap rekrutmen CPNS digelar, karena jika memang prinsip transparansi dan akuntabilitas hendak dilaksanakan secara utuh maka, proses pendaftaran, ujian tulis, sampai pada pengumuman kelulusan haruslah menjadi prioritas, dengan memperhatikan bobot instrumen soal yang diujikan, interval waktu pengumuman kelulusan pasca ujian tulis yang tidak lama, serta pengawasan dari stake holder yang dilibatkan secara formal dalam rekrutmen tersebut.
Namun apa lacur, kecurangan yang kerap mewarnai proses seleksi CPNS selama ini secara sosial membentuk persoalan baru karena masyarakat yang tidak punya hubungan dengan penentu kebijakan dan hanya bermodalkan brain, menjadi ciut dan apatis karena mereka tersandra pemikiran bahwa yang akan lulus hanyanlah yang dekat dengan penentu kebijakan dan atau hanya mereka yang punya modal sebagai media untuk membarter kelulusan.
Arkian, tahun ini kembali organinasi pemerintah yang bersifat pertikal seperti Kementerian Hukum Dan HAM di setiap provinsi termasuk provinsi Sulawesi Barat diberikan kewenangan untuk melaksanakan seleksi CPNS yang akan mengisi jatah pegawai di setiap unit organisasi yang secara administratif sebagai bagian dari Kemenkumham Provinsi Sulawesi Barat. Kembali ribuan calon Pegawai Negeri Sipil berkompetisi, dengan harapan mereka dapat terjaring sebagai pegawai yang dinyatakan lolos. Kementrerian Hukum dan Ham sebagai organisasi pemerintah dalam tataran yudikatif, paling tidak menjadi panutan dan teladan bagi organisasi pemerintah lainnya, mengingat Kemenkumham adalah institusi yang berwenang mengurusi masalah-masalah hukum dan Hak asasi Manusia, dimana korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan bagian integral yang harus dikikis dan dihapuskan agar masyarakat merasakan keadilan yang sesungguhnya dan prinsip kesetaraan tanpa diskriminatif sebagai wujud nyata pelaksanaan hak asasi manusia harus diimplisaikan secara berkesinambungan.
Tulisan singkat ini mencoba meretas diskursus sistim dan mekanisme rekrutmen CPNS baik di organisasi pemerintahan level Provinsi, Kabupaten maupun instansi vertikal yang selama ini masih diwarnai dengan nuansa ketidak jujuran, tidak transparan dan tidak profesional, karena secara pilosofi untuk menghasilkan buah yang berkualitas, maka yang harus diperhatikan adalah proses tanam dan perawatan yang baik. Semoga