Dalam MP3EI yang telah dilaunching pada 27 Mei 2011, yang menjadi kata kuncinya adalah konektivitas. Ini berarti sektor utama yang terlibat di dalamnya adalah sektor kelautan, terutama untuk navigasi di wilayah Indonesia bagian Timur. Perspektif baru pengembangan ekonomi ini melalui penetapan pintu gerbang laut dan udara dan integitas konektivitas wilayah Timur Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong perluasan ekonomi dan mengurangi beban/daya tarik Pulau Jawa.
MP3EI adalah singkatan dari Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. MP3EI membagi pembangunan Indonesia melalui 6 koridor ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, serta Papua-Maluku.
MP3EI berupaya membangun pusat‐pusat pertumbuhan di setiap koridor, konektivitas antar koridor ekonomi, konektivitas internasional, konektivitas intra dan antarpusat pertumbuhan, serta mempercepat peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Strategi MP3EI adalah integrasi antara sektoral dan regional, serta Integrasi tataran Makro dan Meso yaitu berupa Regulasi, Insentif Perpajakan, Sistem Logistik, Hilirisasi Industri, Perencanaan Energi dan Infrastruktur, pengembangan kualitas pendidikan/SDM, kemampuan teknologi, dan lain-lain. MP3EI juga tidak melulu berlandaskan pada isu yang dihadapi, tetapi juga sasaran yang hendak dicapai (bermula dari akhir).
Dalam MP3EI yang telah dilaunching pada 27 Mei 2011 dan diperkirakan berakhir pada 2025, yang menjadi kata kuncinya adalah konektivitas. Ini berarti sektor utama yang terlibat di dalamnya adalah sektor kelautan, terutama untuk navigasi di wilayah Indonesia bagian Timur. Perspektif baru pengembangan ekonomi ini melalui penetapan pintu gerbang laut dan udara dan integitas konektivitas wilayah Timur Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong perluasan ekonomi dan mengurangi beban/daya tarik Pulau Jawa.
Dalam konektivitas, ada tiga prinsip yang dipegang. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat‐pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah‐wilayah melalui intermoda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat‐pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.
Konektivitas nasional yang lemah bukan hanya menimbulkan ekonomi biaya tinggi, tetapi juga akan melemahkan daya saing, yang pada akhirnya menyebabkan penanggulangan kemiskinan berjalan relatif lambat. Selain penguatan konektivitas nasional, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia diselenggarakan dengan pendekatan pengembangan pusat‐pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada, maupun yang baru.
Di setiap wilayah dikembangkan produk yang menjadi unggulan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Pengembangan pusat‐pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan pengembangan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat‐pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antarpusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi, serta infrastruktur pendukungnya.
Isu Utama: Infrastruktur
Infrastruktur menjadi isu utama MP3EI karena mustahil program dapat berjalan jika tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Mustahil meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan jika tidak ditunjang dengan infrastruktur terkait. Maka infstruktur tidak melulu jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Tapi juga sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik, minyak dan gas bumi, telkomunikasi,dan lain-lain.
Dukungan pembangunan infrastruktur dalam MP3EI tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN-5 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN-20 tahunan), Rencana Kerja Pemerintah (RKP-tahunan, dirumuskan pada Musrenbang), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, juga bisa diupayakan dari sebagian dana Sisa Anggaran Lebih (SAL).
MP3EI Meningkatkan Lapangan Kerja
MP3EI secara teknis berjalan melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Adanya peran swasta dalam MP3EI memungkinkan terbukanya banyak lapangan kerja di dalamnya sehingga dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan nasional dapat terfasilitasi.
Perkiraan kebutuhan tenaga kerja secara menyeluruh 2012‐2014 selama 3 tahun ini perkoridor dibagi dan ada berapa rencana investasi juga penyerapan tenaga kerja. Rencana investasi sebagian besar swasta berdasarkan perkoridor ekonomi yang direncanakan berhasil akan membuka kesempatan kerja yang besar.
Sedangkan kebijakan dan strategi peningkatan kualitas tenaga kerja meliputi pertama, percepatan pembangunan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan industri di KPI melalui kerja sama antara pemerintah, dunia usaha/asosiasi profesi, dan lembaga diklat (pemerintah atau swasta).
Kedua, menyiapkan pusat‐pusat pendidikan dan pelatihan di koridor ekonomi sesuai sektor yang dikembangkan. Ketiga, meningkatkan jumlah lembaga pelatihan berbasis kompetensi berkolaborasi dengan industri, asosiasi para profesional, serta lembaga sertifikasi yang difasilitasi pemerintah. Dan keempat, meningkatkan keahlian manajerial dan profesional dengan kurikulum di tempat kerja.
Enam Koridor Ekonomi MP3EI
Wilayah Indonesia Timur atau koridor 6 dalam MP3EI menjadi pusat pengembangan pertanian pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional (Tembaga, Nikel, serta Minyak dan Gas Bumi). Koridor 6 ini terdiri dari 7 Pusat ekonomi yaitu Sofifi, Ambon, Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura, dan Merauke.
Di Halmahera, proyek pembangunan pabrik kobalt dan nikel, pembangunan pabrik fero nikel, serta perluasan produksi emas Halmahera, Proyek Penirisan Tembaga Wetar, Pembangunan Proyek Gas Tangguh, Pembangunan Kompleks Industri Tebu/Gula, dan lain-lain .
Di Merauke, optimalisasi dan ekstensifikasi lahan pertanian untuk pemberdayaan petani. Pengembangan inovasi IPTEK melalui pembangunan balai penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, peternakan, perikanan, dan tenaga ahli. Pembangunan benih/bibit unggul. Pembangunan sektor pendukung pendidikan kejuruan, Perguruan Tinggi Masamus, Yasanto, BLKT terampil, sarana pendukung (Balai Latihan Kerja) BLK, dan pelatihan tenaga kerja terampil.
Untuk daerah Ambon, pengembangan industri pengolahan ikan melalui pembangunan unit pengolahan ikan, mesin, dan peralatan pengolahan, lab.uji mutu dan (Research and Development) R&D, cold storage. Pengembangan usaha penangkapan ikan dengan alat tangkap purse seine dan fish net. Seleksi lokasi kawasan budidaya perikanan laut berbasis spasial. Pengolahan industri pengolahan ikan tuna dan cakalang. Pembangunan penirisan copper cathode di Wetar Maluku.
Misi utamanya adalah memperkuat kapasitas pelabuhan di Maluku Utara dan Kepulauan Maluku sebagai tulang punggung konektivitas di kepulauan tersebut. Penanganan jalan difokuskan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah ekonomi, antara lain Kawasan Perikanan Morotai. Rehabilitasi bandara udara Morotai.
Untuk daerah Manokwari, Pembangunan Pusat Pembibitan, Pembangunan industri pengolahan pupuk dan biogas. Pengembangan village breeding center sapi potong. Pembangunan industri pakan, Pembangunan Pos IB dan Puskeswan Terpadu, Pembangunan/ revitalisasi padang pengembalaan. Pembangunan balai latihan sumber daya manusia di bidang peternakan. Pembangunan Cold Storage, Armada Pengangkutan, dan Cold Chard, serta pengolahan Tepung Sagu dan Etanol.
Bali sebagai pusat pariwisata internasional. Pembangunan Sarana dan Fasilitas Wisata Bahari Marina dan Yacht Benoa. Jasa akomodasi (hotel dan cottage), lapangan golf serta jasa rekreasi. Pengembangan Pusat Pembibitan Udang di Kab. Buleleng, Bali. Pengembangan sarana pariwisata MICE/Bali International Park, pembangunan convention hall, exhibition hall, hotel, resort plenary hall, hotel world culture. Pengembangan usaha collecting ikan melalui kemitraan dengan nelayan melalui pengadaan kapal collecting 50-100 GT dan 300-500 GT di Benoa Bali. Pengembangan industri pengelolahan dan pengawetan daging di Denpasar, Bali, serta Bali Kintamani Golf Resort.
Infrastruktur jalan dalam mendukung pengembangan pariwisata dan pusat peternakan di Sumbawa menjadi salah satu prioritas di Wilayah Nusa Tenggara. Penguatan konektivitas dan sistem logistik di Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan mengembangkan kapasitas pelabuhan peti kemas Tenau serta pelabuhan rakyat Nomainsain.
Untuk koridor Bali-Nusa Tenggara (NT), yang sudah groundbreaking adalah pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa 7,5 km. Pembangunan pabrik smelter mangan di Kupang, Propinsi NTT. Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan (32 km). Pengembangan kawasan wisata Mandalika-Lombok Tengah, NTB berupa pembangunan infrastruktur, sarana publik, hotel, villa, área tempat tinggal, Lapangan Golf, Marina. Pembangunan Industri Garam di Teluk Kupang, Pembangunan pabrik smelter mangan di Kupang, Propinsi NTT.
Koridor Sulawesi sebagai sentra produksi pertanian pangan, perikanan, kakao, nikel, dan migas. Pembangunan jalan dalam memperkuat sistem distribusi komoditas dari Makasar ke wilayah lainnya dan jalan pertambangan nikel di wilayah kendari. Meningkatkan hubungan dari wilayah sulawesi ke wilayah lainnya, akan didukung dengan pengembangan beberapa pelabuhan laut, antara lain Bitung sebagai pusat hub internasional dan pelabuhan regional lainnya.
Koridor Ekonomi (KE) Sumatera mempunyai tema Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional. KE Sumatera terdiri dari 11 Pusat Ekonomi: Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bandar Lampung, Bengkulu dan Serang. KE Sumatera, kegiatan ekonomi utamanya adalah: Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan, Besi Baja dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda.
Di dalam strategi pembangunan ekonominya, KE Sumatera berfokus pada 6 (enam) kegiatan ekonomi utama, yaitu Kelapa sawit, Karet, Batubara dan Besi baja yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi koridor ini, serta pengembangan Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda.
Penanganan jalan wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi antara lain ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, Dumai dan Kawasan Industri Muara Enim. Memberikan alternatif moda transportasi darat dengan pembangunan jalan kereta api di Aceh dan Sumatera Utara. Memperkuat transportasi udara terutama propinsi Jambi, Sumatera Utara, dan Palembang. Memperkuat transportasi moda laut melalui peningkatan kapasitas penyebrangan Bakauheni sisi Barat.
Proyek-proyek yang sudah groundbreaking adalah Pembangunan Industri Biodiesel yang terintegrasi dengan Surfactant dan Beta Carotene, Oleochemicals, dan Refinery/Cooking oil. Revitalisasi pabrik pupuk (Pembangunan Pabrik Pusri 2B) – PT Pusri. Palembang, Sumatera Selatan. Proyek Pembangkit Steam dan Listrik Berbahan Bakar Batubara–PT Pusri, Palembang, Sumatera Selatan. Pembangunan Pabrik konsentrat dan Infrastruktur Penambangan Zinc dan Lead di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Pembangunan Bucket Wheel Degree (BWD) Kapasitas 2200 ton/unit/tahun– PT Timah Kab Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Modifikasi Kapal Keruk (KK) Kundur 1 menjadi BWD Kundur. Pembangunan Pabrik Blast Furnance–PT Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu– Tebing Tinggi Prov Sumatera Utara.
Tema pembangunan pada koridor Jawa adalah Pendorong Industri dan Jasa Nasional. Koridor Ekonomi Jawa memiliki 6 kegiatan ekonomi utama yaitu makanan-minuman, tekstil, perkapalan, alutsista, peralatan transportasi, dan telematika. Serta 2 non-kegiatan ekonomi utama yaitu migas dan besi baja. Dan 1 kawasan yaitu Jabodetabek Area.
Selain itu, penanganan moda transportasi kereta api wilayah utara jawa antara lain dengan pembangunan jalur ganda lintas utara jawa dan jalur ganda di wilayah Jabodetabek. Pengembangan beberapa pelabuhan, antara lain pengembangan pelabuhan di Pulau Madura, Pelabuhan Pamanukan, dan Perluasan pelabuhan Tanjung Mas. Memperkuat dan meningkatkan kualitas jalan lintas utara jawa dengan bagian selatan jawa.
Proyek-proyek yang sudah groundbreaking pada 2011 di koridor jawa adalah Perluasan pabrik untuk meningkatkan jumlah dan ragam produksi dari produk susu, bubur sereal bayi dan minuman MILO chocolate malt drink (Kerawang-PT Nestle). Perluasan pabrik pengolahan dan pembuatan olahan Kakao (Tangerang-PT. Bumi Tangerang Mesindotama). Pengembangan industri tepung terigu (Cilegon-PT. Golden Grand Mills). Pembangunan Pabrik untuk meningkatkan jumlah produksi susu kental manis dan susu cair (Jawa Timur – PT. Indolakto).
Pengembangan Spinning dan Garment (Sukoharjo - PT. Sri Rejeki Isman). Pengembangan industri pencelupan dan penyempurnaan tekstil (Cimahi)-PT. Gistex Nisshinbo Indonesia). Pembangunan RFCC (Residual Fluidized Catalitic Cracking) di Refinery Unit 4 Cilacap (PT. Pertamina). Relokasi terminal LPG Tanjung Priok (Jakarta) – PT. Pertamina.
Sedangkan proyek infrastrukturnya adalah Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok (E2, E2A, dan NS) sepanjang 17 km di DKI Jakarta. Pembangunan Jalan Tol JORR W-2 Utara sepanjang 7 km di DKI Jakarta. Pembangunan Jalan Tol Ungaran-Bawen sepanjang 9 km (bagian dari Jalan Tol Semarang – Solo). Pembangunan Jalan Tol Cikampek – Palimanan sepanjang 116 km – (Jawa Barat). Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pandaan sepanjang 13,61 km (Jawa Timur) oleh.
Untuk infrastruktur perhubungan di koridor Jawa, Pengembangan Pelabuhan Probolinggo, Jatim. Modernisasi Pelabuhan Tg. Emas Semarang dan Pengembangan Pelabuhan Kendal, Jateng. Pembangunan Pelabuhan Pamanukan, Jabar. Pembangunan Pelabuhan Batang, Jateng. Pembangunan Pelabuhan Rembang, Jateng. Pembangunan Pelabuhan Pacitan, Jatim. Pembangunan Pelabuhan Panarukan, Jatim.
Infrastruktur energi yang telah groundbreaking di Pulau Jawa adalah PLTU 1 Banten Suralaya (1x625MW), PLTU 3 Banten-Lontar/Teluk Naga(3x315MW), PLTU 2 Jateng-Adipala/Cilacap (1x660MW), PLTU 2 Jabar-Pelabuhan Ratu (3x 350 MW), PLTU 1 Jateng-Rembang (2x315 MW), PLTU 1 Jabar-Indramayu (3x330MW), PLTU 1 Jatim–Pacitan (2x315 MW), PLTU 2 Jatim–Paiton (1x660 MW), PLTU 3 Jatim-Tanjung Awar-Awar(2x350 MW), PLTGU Muara TawarBlok 5(234 MW)Jawa Barat, PLTGU Tanjung Priok Repowering(720 MW)Jakarta.
Koridor Kalimantan, Penanganan jalan dan jembatan di Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Dalam meningkatkan ekspor migas dan pertanian, penguatan kapasitas pelabuhan menjadi prioritas, antara lain peningkatan kapasitas pelabuhan Maloy dan Pengembangan pelabuhan Pontianak.Kegiatan ekonomi di Koridor Kalimantan adalah minyak dan gas bumi, kelapa sawit, besi-baja, bauksit, perkayuan, dan pangan.
Daftar proyek-proyek yang sudah groundbreaking di koridor Kalimantan adalah Tambang batubara di Desa Bangkalaan Dayak, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan. Pembangunan pabrik pengolahan kayu bulat (IPHHK) di Kotawaringin Barat – Kalteng. Pembangunan HTI karet di Santilik dan Puruk Cahu. Pengelolaan HTI di Pelaihari–Kalsel, Proyek Pengembangan Batubara Metallurgical (Pembangunan Jalan PT Lahai,) di Murung Raya, Kalteng, serta Pabrik Pupuk Kaltim 5. Industri hulu besi baja, Rotary kiln sponge iron plant/iron ore.
Proyek-proyek MP3EI yang saya sebutkan di atas adalah yang sudah berjalan sejak 2011. Ini membuktikan bahwa Indonesia sudah memiliki skema pembangunan infrastruktur jangka panjang. Untuk 2012-2014, pastinya sudah lebih banyak lagi proyek MP3EI yang sudah berjalan.
Kita mungkin tidak secara langsung merasakan MP3EI. Tapi secara tidak langsung kita rasakan bahwa saat ini mencari kerja terutama di proyek-proyek infrastruktur jauh lebih mudah dibanding sebelum tahun 2010. MP3EI sudah berhasil membuka banyak lapangan kerja di Indonesia.
Tantangan dan Hambatan
Segala hal yang dilakukan pemerintah tidak dapat berjalan begitu saja tanpa ada payung hukumnya. Payung hukum ini meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres), serta Keputusan Menteri (Kepmen).
Seperti banyak rencana yang telah ada, baik dalam kehidupan pribadi atau kelompok, sering kali ditemukan masalah yang menghambat jalannya rencana tersebut. Begitu pula dengan yang terjadi pada pelaksanaan MP3EI; sering ditemukan hambatan baik berupa belum adanya regulasi, masalah pembebasan lahan, maslah perizinan, serta masalah-masalah lainnya.
Di daerah, tantangannya lebih besar lagi. Kurangnya pendekatan sosial ke masyarakat menyebabkan implementasi proyek MP3EI terhambat. Proses validasi proyek sulit dilakukan, khususnya untuk perusahaan yang berada di bawah koordinasi Apindo. Beberapa pelaksana proyek enggan memberikan data implementasi proyek sesuai dengan formulir A, B, dan C karena menyangkut rahasia perusahaan.
Kesulitan akses jalan dialami pula oleh beberapa industri utama (industri makanan-minuman, industri tekstil, industri telematika, dan industri besi baja) terutama untuk mengangkut bahan baku ke tempat produksi dan untuk mengangkut produk jadi ke pelabuhan.
Seluruh program yang tercantum dalam MP3EI sudah sangat baik untuk percepatan pembangunan Indonesia ke depan. Hanya saja, perlunya pengurangan keterlibatan lembaga Peminjam Dan Hibah Luar Negeri (PHLN) seperti Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA) dan lain-lain agar program-program yang ada dapat berjalan tanpa perlu keterlibatan dan campur tangan asing di dalamnya.
Asing boleh dilibatkan, tapi hanya sebagai konsultan, bukan penentu kebijakan seperti yang masih berjalan hingga kini. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali proyek-proyek pembangunan yang jika melibatkan asing hasilnya makin mempertebal disparitas antara si kaya dan si miskin. Maka tak heran jika hingga kini hasil pembangunan di Indonesia hanya dinikmati segelintir orang saja.
Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H