Transparansi Menjadi Strategi Tepat dalam Komunikasi Politik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,". Transparansi merupakan strategi yang tepat untuk membangun hubungan bahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Transparansi pemerintahan dapat merujuk kepada sejauh mana pemerintah terbuka mengenai berbagai informasi seperti kebijakan, prosedur, anggaran, dan keputusan-keputusan penting lainnya kepada masyarakat. 

Menurut riset yang dipublikasikan oleh Journal of Public Administration Research and Theory, menunjukkan hasil bahwa transparansi dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dengan warga negara, hal tersebut dapat menjadi pendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Tujuan utama dari transparansi adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang mana tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut. 

Selain itu, terdapat dampak positif yang akan terjadi ketika pemerintah menerapkan transparansi tersebut yaitu masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah agar kedepannya lebih baik dan juga dapat menyaksikan bagaimana proses suatu kebijakan diputuskan. Jika strategi transparansi tersebut diterapkan dan dikembangkan, maka besar kemungkinan masyarakat akan sepenuhnya mempercayai pemerintah untuk membuat kebijakan dan keputusan lainnya.