Penulis : Salsabila Lathifah Arini -- Mahasiswa Universitas Airlangga
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya kelautan yang kaya dan melimpah, namun juga perlu menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan sektor perikanan yang luas. Dalam upaya untuk memastikan keberlanjutan dan keberlanjutan sumber daya perikanan, diperlukan sistem pemantauan yang efektif dan efisien. Saat ini, pengembangan teknologi remote monitoring semakin menjadi fokus utama dalam pengelolaan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Salah satu teknologi yang menonjol dalam pengelolaan perikanan adalah Vessel Monitoring System (VMS).
VMS memungkinkan pemantauan kapal perikanan secara jarak jauh melalui penggunaan perangkat elektronik dan teknologi komunikasi. Sistem ini memanfaatkan teknologi GPS (Global Positioning System) dan transponder yang terpasang di kapal perikanan untuk melacak dan memantau pergerakan kapal serta aktivitas perikanan yang dilakukan (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017). Meskipun potensi yang dimiliki oleh teknologi ini sangat besar, namun apa saja tantangan dan hambatan yang perlu diatasi untuk menerapkan remote monitoring perikanan yang efektif di Indonesia pada tahun 2023 ?
1. Tantangan Teknis
Penerapan remote monitoring perikanan memerlukan infrastruktur teknis yang memadai, termasuk aksesibilitas komunikasi satelit yang stabil dan handal. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022, saat ini hanya sekitar 30% dari total kapal perikanan di Indonesia yang dilengkapi dengan sistem VMS (Mahardi & Suhery, 2022). Artinya, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas teknologi ini di seluruh wilayah perikanan Indonesia.
2. Keterbatasan Sumber Daya
Penerapan remote monitoring perikanan membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terlatih. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi remote monitoring masih terbatas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, anggaran yang dialokasikan untuk sektor perikanan dan kelautan hanya sekitar 1,5% dari total anggaran pemerintah (Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021). Diperlukan peningkatan investasi dan pengalokasian dana yang lebih besar untuk mendukung pengembangan dan implementasi teknologi remote monitoring yang lebih luas di Indonesia.
3. Regulasi dan Kebijakan
Selain tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya, pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi remote monitoring juga menjadi faktor penting. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait penggunaan VMS dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pengelolaan perikanan. Namun, masih diperlukan peninjauan dan penyempurnaan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan keberhasilan implementasi remote monitoring perikanan di Indonesia.
Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 2.000 kapal perikanan di Indonesia telah dilengkapi dengan sistem VMS. Meskipun jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih jauh dari capaian yang diharapkan. Selain itu, ada sekitar 6.000 kapal perikanan yang belum dilengkapi dengan teknologi ini. Teknologi remote monitoring memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas sektor perikanan. Data yang dikumpulkan melalui VMS dapat digunakan sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menghadapi isu-isu perikanan yang sensitif, seperti penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan spesies yang dilindungi, atau penyalahgunaan izin perikanan. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperluas cakupan penggunaan VMS agar dapat mencakup lebih banyak kapal perikanan di seluruh wilayah perairan (Mahardi & Suhery, 2022).