Lihat ke Halaman Asli

Salsabila

Mahasiswa

Kritik dan Opini mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Diperbarui: 20 Juli 2024   19:42

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Dari Artikel yang sudah tertera mengenai RPJMD Provinsi DKI Jakarta, KLHS menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat, dan media. Ini adalah langkah yang positif karena pembangunan berkelanjutan membutuhkan partisipasi dan komitmen dari semua pihak terkait. Kolaborasi ini akan memperkuat daya saing dan keberlanjutan program pembangunan.

Dimana penyusunan KLHS yang mendalam dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah DKI Jakarta untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. hal ini merupakan langkah penting untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.

Kemudian KLHS telah merumuskan enam isu strategis dan memberikan arahan kebijakan serta program prioritas yang dapat diintegrasikan dalam RPJMD. Arahan ini mencakup mitigasi bencana, keberlanjutan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang semuanya sangat relevan untuk menghadapi tantangan masa depan Jakarta.

Adapun kritik mengenai RPJMD ialah KLHS dilakukan dengan pendekatan ex-ante, yaitu dilakukan sebelum adanya rancangan teknokratik atau rancangan awal RPJMD. Pendekatan ini dapat menyebabkan tantangan dalam pengintegrasian hasil KLHS ke dalam RPJMD karena adanya ketidaksinkronan antara proses KLHS dan penyusunan RPJMD itu sendiri.

Yang diketahui bahwa ada 26% indikator TPB tidak memiliki data yang tersedia, sehingga sulit untuk melihat capaian Provinsi DKI Jakarta yang sebenarnya. Karena ketidaklengkapan data ini dapat menghambat proses evaluasi dan perencanaan yang akurat serta responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Serta ketimpangan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh DKI Jakarta mencakup berbagai aspek seperti akses air bersih, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Namun, solusi yang ditawarkan cenderung umum dan kurang spesifik dalam mengatasi masalah-masalah unik di setiap wilayah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline