Prasetyo Hadi, Dari Anggota DPR Hingga Menjadi Menteri Sekretaris Negara

Prasetyo Hadi dikenal sebagai salah satu orang kepercayaan Prabowo dan sudah lama menjadi bagian dari Partai Gerindra. Prasetyo Hadi lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979. Dia adalah Anggota Komisi II DPR periode 2019-2024. yang dipublikasikan oleh Partai Gerindra, perjalanan pendidikan Prasetyo dimulai dari SD Katolik Santo Yosef di Ngawi, dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Ngawi, dan SMA Taruna Nusantara Magelang.

Ia meraih gelar Sarjana dalam bidang Konservasi Sumber Daya Hutan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Keterlibatan Prasetyo di dunia politik bermula saat ia bergabung dengan Partai Gerindra. Karier politiknya dimulai pada 2008, ia telah aktif memegang posisi penting sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra. Peran aktifnya dalam partai telah berkontribusi besar terhadap pengembangan berbagai program strategis. Pada Pemilu Legislatif 2019, Prasetyo berhasil meraih 34.522 suara sah, menjadikannya peraih suara terbanyak kedua dari Partai Gerindra di daerah pemilihan Jawa Tengah VI, yang mencakup Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo. Prasetyo Hadi menjabat anggota DPR RI sampai 2024. Ia dipilih untuk menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri pada bulan Juli 2020.

Prasetyo Hadi mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Dapil Jawa Tengah VI meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang. Saat menjabat DPR, Prasetyo masuk di Komisi II. Komisi II membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, dan Pertanahan dan Reforma Agraria. Sebagai anggota DPR, Prasetyo memiliki tanggung jawab di Komisi II ini, yang berfokus pada isu-isu penting seperti Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Dapat sebuah kata - kata dari Prasetyo Hadi 

"bagai pohon kokoh yang tumbuh di tengah hutan politik, akarnya menancap kuat pada nilai-nilai kepercayaan, sementara cabang-cabangnya merangkum harapan rakyat yang terentang luas."

Selain pengalaman politik, Prasetyo juga memiliki latar belakang yang kuat di sektor swasta, pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia dan Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari. Dalam beberapa kesempatan, Prasetyo Hadi juga terlihat mendampingi Prabowo, baik dalam acara Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, maupun sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Nama Prasetyo Hadi mulai muncul sejak akhir September 2024. Lipsus kumparan menulis pria ini kandidat Menteri sekretaris negara kabinet Prabowo. Dalam beberapa daftar prediksi menteri yang diperbarui secara berkala, mulai versi 24 September, 2 Oktober dan 14 Oktober, nama Prasetyo Hadi tak pernah terpental dari posisi kandidat Mentri sekretaris negara.

wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga anak sulung Jokowi, lalu Prabowo dan delegasinya dari Jakarta, yaitu Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco dan Ketua OKK Gerindra Prasetyo Hadi. Sedikitnya elite Gerindra yang dibawa Prabowo menunjukkan posisi Prasetyo Hadi yang cukup dekat dengan presiden terpilih itu. Sebelumnya, Prasetyo juga beberapa kali mendampingi Prabowo bertemu dengan elite politik dari parpol lain maupun dalam kegiatan internal partai.

Pada Oktober 2024, Prasetyo Hadi dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Sekretaris Negara. Ia merupakan internal Partai Gerindra atau orang-orang dekat Prabowo. Sebagai kader Gerindra yang menjadi anggota DPR RI pada periode sebelumnya, Prasetyo sering diminta pendapatnya oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo.

Mentri sekretaris negara Prasetyo Hadi memberikan sambutan dengan menyampaikan rasa terima kasih atas diterimanya ke dalam keluarga besar Kementerian Sekretariat Negara, Prasetyo juga menekankan pentingnya Kementrian sekertaris negara sebagai penghubung antara kementerian koordinator dan kementerian teknis dalam mendukung kebijakan negara serta memberikan pelayanan terbaik untuk Presiden, Wakil Presiden, dan masyarakat.