MENYINGKAP MAKNA SINDIRAN JOKOWI TERHADAP KERUWETAN RIBUAN APLIKASI DI KEMENTERIAN
*Oleh Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao
Presiden Jokowi pada suatu kesempatan, memberi sambutan di acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024), melontarkan kalimat bernada sindiran kepada beberapa kementeriaan yang memiliki ribuan aplikasi. Menurut Jokowi, kondisi ini mengakibatkan keruwetan penggunaan aplikasi yang sebenarnya bertujuan untuk pelayanan masyarakat, sehingga menyarankan adanya satu portal aplikasi yang terintegrasi untuk seluruh pelayanan publik.
Pengintegrasian dan penyederhanaan aplikasi dalam kementerian sangat penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Sistem aplikasi yang terintegrasi memudahkan pengawasan dan pengendalian, serta meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, pelayanan kepada publik menjadi lebih cepat, tepat, dan mudah diakses, meningkatkan kepuasan masyarakat.
Pengintegrasian ini juga mendorong kolaborasi antar-departemen, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan, menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan inovatif terhadap perubahan dan kebutuhan publik. Bagaimana strategi yang tepat untuk memastikan bahwa upaya pengintegrasian dan penyederhanaan aplikasi di kementerian dapat meningkatkan efisiensi birokrasi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik?
Konteks Sindiran Jokowi dan Pesan Tersirat
Presiden Jokowi baru-baru ini melontarkan sindiran tajam terkait keruwetan administrasi yang disebabkan oleh ribuan aplikasi di kementerian-kementerian. Dalam pernyataannya, Jokowi menyoroti bahwa terdapat sekitar 5.000 aplikasi yang digunakan di berbagai kementerian, yang menurutnya menciptakan kompleksitas dan ketidakefisienan dalam birokrasi pemerintahan.
Sindiran tersebut mencerminkan keprihatinan Presiden terhadap birokrasi yang terlalu rumit dan menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan sistem teknologi informasi demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
Sindiran Presiden Jokowi mengenai ribuan aplikasi di kementerian-kementerian muncul dari keprihatinannya terhadap birokrasi yang semakin kompleks dan tidak efisien. Tercatat ada sekitar 5.000 aplikasi yang digunakan di berbagai kementerian, yang seharusnya membantu memperlancar tugas dan pelayanan publik, namun justru menciptakan kebingungan dan tumpang tindih fungsi.
Keberadaan aplikasi yang berlebihan ini sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, menyebabkan duplikasi pekerjaan dan menyulitkan pengawasan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana upaya digitalisasi yang tidak terencana dengan matang dapat menjadi kontraproduktif, menghambat alur kerja dan pelayanan yang seharusnya lebih efisien dan efektif.
Jokowi menyoroti perlunya evaluasi dan integrasi sistem teknologi informasi untuk memastikan bahwa kemajuan digital benar-benar membawa manfaat nyata bagi kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.