Krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997-1998 membuat Indonesia tidak ada pilihan selain meminjam dana kepada International Monetary Fund (IMF). Krisis ekonomi, anjloknya nilai tukar rupiah, disertai massa demonstran yang turun kejalanan, menyebabkan pemerintah Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto diambang kekacauan. Hal ini juga menyebabkan utang luar negeri Indonesia mengalami pembengkakan. Anjloknya nilai rupiah pada tahun 1997 sampai 1998, disebabkan karena membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta. Meski IMF memberikan bantuan, Indonesia merasa keberatan dan juga dirugikan dengan prasyarat yang diajukan oleh IMF. Setelah bernegosiasi, IMF dan Indonesia setidaknya menyetujui 50 butir reformasi ekonomi yang berisi pokok program seperti kebijakan makroekonomi, restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural.
Menteri Keuangan era kepemimpinan SBY, Sri Mulyani Indrawati mengatakan percepatan pelunasan utang ke IMF sudah mempertimbangkan seluruh aspek perekonomian, mulai dari kondisi arus modal yang masuk ke Indonesia, cadangan devisa, serta kebutuhan pembiayaan. Selain itu pemerintah telah memberi kepercayaan kepada Bank Indonesia (BI) untuk memperhitungkan seluruh aspek perekonomian yang terkait dengan percepatan pelunasan utang tersebut. Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah mengatakan kepada IMF akan melunasi utang sesuai dengan kesepakatannya. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan mekanismenya yaitu selesai dalam lima hari. Utang Indonesia ke IMF jika diakumulasikan senilai US$ 11,1 miliar itu mulai dilunasi pada tahun 2001-2006 yang akhirnya selesai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembayaran terakhir dilakukan pada 12 Oktober 2006 senilai 2,15 miliar SDR. Setelah pembayaran tersebut, maka utang Indonesia ke IMF dinyatakan lunas.
Dalam hal pelunasan utang ini akan mengawali era kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih mandiri, yaitu terlepas dari intervensi IMF. Pelunasan utang ini juga dianggap bukan sebagai persoalan ekonomi biasa, tetapi menyangkut kepercayaan masyarakat internasional kepada Pemerintah Indonesia. Dengan kemampuan melunasi utang lebih cepat, dunia internasional bisa melihat Indonesia sebagai negara yang sudah sehat pasca krisis moneter tahun 1997-1998.
Sumber :
