Lihat ke Halaman Asli

Pasca Keputusan MK

Diperbarui: 18 Juni 2015   02:49

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pasca Keputusan MK

Kemarin 21 Agustus 2014 merupakan suatu tanggal yang paling ditunggu sebagian masyarakat kita banyak yang harap-harap cemas ingin mengetahui apa yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan Pasangan Capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang mengklaim penyelengara Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertindak tidak adil, curang, karena ketidakadilan dan kecurangan itu menyebabkan pasangan nomor urut 1 , Prabowo-Hatta kalah dari pesaingnya pasangan Jokowi-JK.

Apakah diadakan pemilu ulang..? atau bahkan gugatan Prabowo Cs gagal total..?

Sebenarnya jika kita mencermati beberapa sidang MK yang ditayangkan, bisa dipastikan gugatan Prabowo-Hatta kemungkinan besar akan ditolak, karena baik bukti-bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan tidak cukup kuat untuk meyakinkan Hakim tentang apa yang mereka sebut dengan kecurangan saat pemilihan presiden, kecurangan yang sering mereka sebut dengan Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM).

Sayang sekali.. secara waktu dan tempat sudah terbuka untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas tentang apa dan bagaiamana kecurangan itu terjadi, seharusnya kesempatan ini tidak lewat begitu saja oleh penggugat yakni kubu Prabowo CS, malah sempat terlihat di Sidang beberapa saksi yang dihadirkan kebanyakan bukan saksi yang mengalami kejadian langsung, hal-hal seperti inilah yang memperlemah gugatan prabowo-Hatta.

Terbukti pada akhirnya SEMUA GUGATAN DITOLAK, lantas apa yang akan dilakukan Prabowo-Hatta dan koalisi merah-putih selanjutnya..?

Beberapa politisi di kubu ini yang punya kursi di DPR, mereka akan menggunakan pengaruhnya untuk terus mengcounter kubu Jokowi-JK, mereka menyebutnya ‘terus berjuang’ anehnya masih menyebut berjuang untuk rakyat.

Tindakan tim Prabowo-Hatta yang terkesan tidak bisa menerima keputusan MK, akan berdampak buruk bagi kehidupan berbangsa, bisa dipastikan kesibukan di legislative nanti waktu banyak terbuang hanya untuk mengurusi pertarungan kepentingan antar politisi,pertarungan antar partai politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) contohnya sudah memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan menerima jika ditawari Menteri di Kabinet Jokowi, ( ‘yang menawari itu siapa’? kata teman di facebook..hehe). Kemarin ada lagi pernyataan Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan terus setia di koalisi Merah-Putih, bagaimana dengan PPP dan Golkar..?

Kebanyakan politisi kita belum dewasa pantas Gus Dur bilang ‘seperti anak TK’, rasa Indonesianya kalah dengan rasa ingin mengincar kursi ‘basah’ yang jauh-jauh hari sudah dirancang, sudah disiapkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti jika Jokowi-JK terus ‘tidak diakui’.

Kapan orang-orang yang selalu mengatasnamakan rakyat akan berpikir dan bertindak benar-benar untuk kepentingan rakyat …. Wallahu alam bissawab…

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline