Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua penduduk Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan mereka, baik melalui pembayaran iuran sendiri atau melalui subsidi pemerintah bagi yang tidak mampu.
Akan tetapi dalam realita pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan - tantangan yang dihadapi oleh penyedia layanan kesehatan dalam implementasi JKN di Indonesia.
Tantangan pertama adalah kualitas layanan kesehatan yang diberikan melalui JKN. Kualitas JKN sering kali dianggap rendah. Masalah ini mencakup lemahnya pelayanan, kurangnya obat yang memadai, dan minimnya sarana kesehatan di banyak daerah. Di beberapa lokasi, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, peserta JKN melaporkan pengurangan jatah obat dan kesulitan dalam mendapatkan rujukan yang tepat waktu.
Kekurangan infrastruktur kesehatan dan tenaga medis yang memadai juga menjadi suatu kendala yang signifikan. Banyak fasilitas kesehatan tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien, yang mengakibatkan antrian panjang dan pelayanan yang tidak optimal. Selain itu, ketidakmerataan distribusi tenaga medis di berbagai daerah juga menjadi masalah.
Aspek finansial JKN terus mengalami defisit, hal ini merupakan suatu tantangan yang dapat mempengaruhi kemampuan penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Pengelolaan dana kapitasi yang tidak efisien dan ketidakpahaman mengenai sistem pembayaran Ina-CBGs di rumah sakit menyebabkan kesulitan dalam menutupi biaya operasional. Hal ini juga terkait dengan rendahnya tarif kapitasi yang diterima oleh fasilitas kesehatan.
Ketimpangan regional yang besar dalam akses dan kualitas layanan kesehatan. Daerah-daerah terpencil sering kali mengalami kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis, sementara kota-kota besar lebih mudah mengakses layanan berkualitas. Ketimpangan tersebut menciptakan kesenjangan dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di seluruh Indonesia.
Masyarakat juga menilai bahwa prosedur pendaftaran dan administrasi untuk menjadi peserta JKN sering kali rumit, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Rumitnya mekanisme rujukan yang panjang juga menjadi penghalang bagi pasien untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan.
Praktik korupsi dan penyalahgunaan dalam sistem kesehatan juga menjadi tantangan serius. Hal ini mencakup praktik ganda oleh dokter dan ketidakpuasan peserta terhadap pelayanan yang diterima.
Praktik tersebut dapat berupa pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan sering kali mengakibatkan pembelian barang yang tidak sesuai spesifikasi atau jauh lebih mahal dari harga pasar, sehingga mengurangi jumlah dana yang tersedia untuk pelayanan kesehatan.
Banyaknya fasilitas kesehatan mengalami kekurangan peralatan dan obat-obatan yang memadai, sehingga masyarakat kesulitan mengakses pelayanan berkualitas. Korupsi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya fraud di sektor kesehatan. Minimnya pengawasan dan kontrol internal memfasilitasi tindakan penyalahgunaan oleh berbagai pihak, termasuk penyedia layanan dan peserta JKN.
Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menurunkan mutu layanan secara keseluruhan, yang dapat berakibat terhadap kepuasan pasien akan JKN. Ketidakpuasan terhadap layanan yang diterima dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program JKN, yang selanjutnya dapat mengancam keberlanjutan program JKN.