Suksesi kepemimpinan (baca: presiden) di negara yang demokrasinya mapan adalah hal yang jamak, tidak perlu heboh. Beda pilihan politik itu juga tentu hal yang biasa saja, tidak ada larangan dan sah2 saja serta dijamin konstitusi.
Yang menjadi soal bagaimana para pendukung masing-masing calon menyikapi perbedaan pilihan politik itu? Jawabannya adalah sederhana. Yakni perbedaan pilihan politik (pilpres) cukup disikapi dengan tidak memilihnya serta mempengaruhi (power of influence) secara legal pemilih-pemilih baru dan pemilih lainnya untuk memilih capres "jagoannya".
Tidak perlu saling menjelekkan dan menghujat, melainkan melancarkan tindakan 'kampanye' yang dapat dipertanggungjawabkan tentang track record dan prestasi apa yang telah dicapai jagoan masing-masing, baik melalui media sosial, media cetak, media elektronik maupun di dunia nyata.
Bahwa akan jadi bumerang, bilamana yang terjadi adalah saling menjelekkan capres lawan yang tidak berdasar alias hoax (bukan fakta). Hal ini akan menggerus (mendegradasi) integritas dan kapasitas jagoannya sendiri, dimana hal tersebut tercermin dari karakter pendukungnya yang tidak fair.
Pilpres 2019 adalah pesta demokrasi rakyat (rakyat yang berdaulat), dimana kebebasan untuk menentukan hak pilih yang sebebas-bebasnya tanpa tekanan atau pun intimidasi dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, dengan kebebasan, keikhlasan dan kerelaan memilih, mari kita jadikan bahwa pilpres (pemilihan presiden) 2019 adalah pesta keceriaan politik yang fair dan bermartabat, demi majunya, sejahteranya, damainya, adilnya dan langgengnya NKRI. Harapan kita kepada siapapun capres/cawapres terpilih semoga bisa merealisasikan cita-cita proklamasi bangsa kita tercinta.
(Ditulis dan telah dimuat tanggal 11/08/2018, di akun facebook saya)✍️
