Perjalanan Panjang yang Belum Tuntas dalam Pengembangan SMK ke Arah Benar

Presiden Jokowi mengungkap fakta miris tentang kondisi Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) di Indonesia sekaligus lulusan-lulusannya.  Terakhir soal jurusan yang ada di SMK. Jokowi melihat SMK tidak mengikuti perkembangan zaman. Seharusnya, jurusan pada pendidikan kejuruan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Misal ada jurusan jaringan informasi teknologi, platform aplikasi, animasi dan kenapa tidak ada jurusan retail? Logistik? Yang dibutuhkan saat ini dan lain sebagainya sesuai kebutuhan DU/DI.

Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah seperti :

Target jangka pendek dari Bappenas adalah peningkatan kapabilitas lulusan SMK sesuai kejuruan yang diikuti dari perusahaan Jerman, dan keterlibatan pihak swasta secara jangka panjang untuk pengembangan vokasi; 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan ke depan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. (kompas, 8 Agustus 2017). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendi, telah melakukan kunjungan ke perusahaan FESTO di Baden Wuerttemberg pada tanggal 9 Oktober 2017. Kunjungan merupakan tindak lanjut dari upaya peningkatan kerjasama Indonesia -- Jerman di bidang pendidikan vokasi, yang telah disepakati Presiden Joko Widodo dan Kanselir Angela Merkel di bulan April 2016 yang lalu; 

Dan Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menetapkan arah pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Sistem ini mengacu pada konsep pendidikan dual system dari Jerman.

Dengan Langkah ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, tetapi belum menunjukkan bagaimana langkah nyata (pola) yang akan diambil untuk melakukan pengembangan pendidikan sistem ganda (dual system) pada SMK yang bereferensi pada Jerman. Dan sampai saat ini belum ada petunjuk teknis yang baku bagi SMK agar dapat meluluskan siswa yang kompeten bertindak dan dapat langsung diterima kerja pada DU/DI. 

Semakin lama menetapkan pola pengembangan SMK, maka beban pemerintah akan semakin berat didalam peningkatan perekonomian.