Pengadilan merupakan tempat bagi manusia untuk mencari keadilan duniawi, sungguh miris rasanya mengingat tempat dengan fungsi sangat vital seperti ini, tak dapat menunjukan wibawahnya. Mungkin karna hal inilah yang mengilhami salah satu pakar hukum di Indonesia, Soejono Soekanto berujar bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum pada suatu bangsa dapat dilihat dari empat faktor yaitu: pertama bagaimana bentuk hukumnya, apakah sudah baik atau belum. Kedua bagaimana budaya masyarakat dalam mentaat aturan hukum, ketiga mengenai integritas para aparatur penegakan hukum dan yang terakhir ialah bagaimana ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana penagakan hukum itu sendiri.
Apabila keempat faktor ini sudah terpenuhi dengan baik, maka dapat dipastikan penegakan supremasi hukum di negara tersebut akan berjalan dengan baik pula. Tapi, apabila salah satu faktor tersebut tak terpenuhi, maka dapat dipastikan penegakan hukum akan mengelami berbagai kendala dan kemunduran. Berbicara mengenai fasilitas dan sarana penegakan hukum (faktor keempat), salah satunya ialah mengenai keberadaan gedung pengadilan yang baik lengkap dengan orang-orang di dalamnya yang baik pula. Keberadaan pengadilan sebagai tempat menemukan kebenaran, bangunan yang sangat penting ini terkesan dibangun tanpa dilengkapi dengan fasilitas yang memadahi, bukan hanya sikap para penghuni (staff/pegawi) dalam melayani pencari keadilan juga patut dipertanyakan.
Pengadilan Negeri (PN) Medan yang berlokasi di jalan pengadilan tepatnya di dekat Lapangan Benteng, gedung pengadilan dengan gaya arsitektur Belanda ini, kondisniya sungguh memprihatinkan. Pasalnya beberapa ruangan Chakra plafon atapnya mengalami kebocoran, pabila hujan turun tetesan air pun tak terhindarkan, bahkan banjir kerap terjadi dikarenakan saluran air di tempat ini sangat buruk dan tersumbat. Kondisi yang sangat memprihatinkan justru ada di ruang tahanan sementara, keadaanya sangat gelap dan pengap, aroma tak sedap menjadi ciri khas dari ruangan yang terletak paling ujung tersebut.
Keterbatasan lahan parkir, menjadikan gedung ini sangat padat seperti pajak, pemandangan ini sangat tak etis rasanya ada di pengadilan. Kenyamanan juga menjadi barang langkah, ruang sidang tanpa dilengkapi AC, yang ada hanya kipas angin tua, bahkan beberapa diantaranya tidak berfungsi alias rusak. Belum lagi persoalan kebersihan, ada banyak toilet yang rusak dan tergenang, puntung serta abu rokok tampak berserakan di mana-mana, kondisi gedung yang kumuh, pengap dan padat juga menjadikan aura suram sangat kental terasa.
Ada hal menerik untuk dibahasi mengenai PN Medan yang baru saja terjadi, yaitu mengenai aksi mogok kerja para Panitera Pengganti (PP) untuk menuntut peningkatan kesejahtaraan, karena aksi mogok ini membuat sejumlah pengunjung sidang kecewa. Tak hanya membuat kecewa pengunjung sidang seperti keluarga para tahanan, jaksa dan pengacara, tapi juga para tahanan/terdakwa serta saksi yang harusnya menjalani persidangan. Persidangan para tahanan/terdakwa terpaksa dibatalkan. Sejumlah tahanan/terdakwa yang sempat didatangkan ke PN Medan dipulangkan.
Di sisi lain, para panitera sempat berkumpul di Ruang Cakra I (ruang sidang utama). Mereka menyatakan menggelar rapat di sana untuk memutuskan berapa hari mereka akan mogok sidang. Para panitera ini mengaku menuntut peningkatan kesejahteraan, termasuk tunjangan dan fasilitas. “Latar belakangnya, ada kesenjangan tunjangan antara panitera pengganti, juru sita, dan pegawai dengan para hakim, kami minta disesuaikan,” sebut salah seorang PP. (analisadailycom)
Sungguh miris rasanya, bagaimana bisa hal ini terjadi, terjadi kesenjangan antar pegawai dipengailan yang menyebabkan protes, mengganggu jalanya persidangan hal ini tak seharusnya terjadi. Lain halnya dengan kondisi berbeda dapat dijumpai pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang merupakan pengadilan pindahan dari Jalan listrik ke Jalan Asam Kumbang tepatnya tak jauh dari Penagkaran Buaya. Gedung baru yang diresmikan pada Mei 2013 lalu ini, kondisi fisiknya masih dapat dikatakan layak sebagai tempat untuk mencari keadilan. Ruang berkeramik full AC, lingkungan bersih, serta lahan parkir luas menjadi hal yang paling berbeda dibandingkan dengan PTUN sebelumnya.
Tapi, keberadaan fasilitas dan sarana penujiang di gedung pengadilan ini masih sangat terbatas. Sebagai contoh, di gedung pengadilan ini sama sekali tidak terdapat musholla sebagi tempat ibadah. Yang paling lucunya lagi, di fasilitas negara yang megas dan mewah ini sampai sekarang sama sekali tidak memiliki mesin genset, sebagi sumber listrik alternatif apabila terjadi pemadaman listrik. Apalagi saat musim mati lampu seperti sekarang, akibat tidak ada sumber listrik berimbas pada molor dan penundaan jadwal sidang, serta ketidak nyamanan para pengunjung dalam mengikuti jalanya persidangan. Kipas angin sebagai penyejuk ruangan mati, mengakibatkan kondisi dalam ruang sidang menjadi gerah dan pengap.
Pejabat Arogan
Bukan hanya fasilitas saja yang terbatas, integritas para pegawai PTUN Medan, juga patut dipertanyakan. Pada salah satu kunjungan, penulis sempat bertanya menganai info jadwal persidangan, karena listrik mati, layar monitor untuk melihat jadwal sidang menjadi tak berfungsi. Bukanya mendapat informasi, tapi penulis malah dimarahi oleh salah satu oknum pegawai PTUN Medan, dan yang paling parahnya lagi saat penulis bertanya prihal mesin keberadaan mesin genset, kepada salah satu pegawai penting PTUN Medan yang kebetulan juga menjabat sebagai tenaga pengajar di kampus penulis. Maksud hati hendak bertanya, tapi bukan jawaban yang penulis terima melainkan omelan dan ancaman dari sang pegawai.
Lantas penulis menjadi terheran, mengapa petugas pengadilan yang seyogianya memberikan informasi kepada pengunjung dengan baik dan benar, justru marah saat ditanyai. Apakah karena, berstatus sebagai tenaga pengajar, hingga merasa sensitif dan arogan? ataukah memang sifat orang yang bersangkutan tempramen dan pemarah? Miris rasanya, mengigat jabatan tinggi yang diduduki tak sepantasnya berprilaku arogan seperti ini kepada pengunjung pengadilan, apalagi pengunjung tersebut merupakan mahasiswanya sendiri.
Jabatan dan kekuasaan lantas menjadikan seseorng buta dan sombong, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Padahal jabatan yang disandang saat ini merupakan amanah dari negara untuk melayani warga negaranya (masyarakat). Secara tidak langsung, seolah ini menjadi contoh tidak baik kepada generasi penerusnya. Sebagai salah satu calon profesi hukum, penulis merasa malu akan peristiwa ini. Ternyata wajah supremasi hukum kita busuk luar dalam. Bukan hanya keterbatasan fasilitas dan sarana, tapi juga saat ini kita tengah mengalami krisis moral dan keredibelitas para aparatur penegakaan hukum.
Jika keadaan terus seperti ini, kapankah hukum akan menenukan titik terangnya. Kapan waktunya supremasi hukum dapat ditegakan dengan sebenar-benarnya apabila fasilitas hukumnya masih terbatas dan minim seperti ini. Padahal dalam APBN 2014 ratusan milyar sudah dialokasikan kepada Kemenkumhan dan Mahkama Agung sebagai modal untuk membiayai hukum. Lantas kenapa juga tak mampu untuk sekedar merenovasi gedung Pengadilan Negeri Medan dan membeli mesin genset untuk PTUN?
Integritas aparatur penegak hukum juga sudah sangat tercoreng, sebagian besar polisi, hakim, jaksa, pengacara, bahkan pegawai pengadilan sekalipun sangat arogan kepada masyarakat. Maka benarlah pepatah bahwa upaya penegakan hukum di Indonesia ibaratkan menegakan benang basah, sangat sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Orang yang memberi ilmu dan dijadikan panutan justru memberi contoh tak baik kepada calon penerusnya.***
Penulis adalah mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum UMSU, Pimpinan Redaksi LPM-TEROPONG tahun 2013