Lihat ke Halaman Asli

safitri ramdini

Mahasiswa Ilmu Adminsitrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Perkembangan Sistem Politik di Indonesia

Diperbarui: 8 November 2021   23:07

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Perlu kita ketahui kondisi politik indonesia itu pasti penting sekali untuk mereka yang berencana berinvestasi di indonesia atau mereka yang mau menjadi terlibat dalam hubungan bisnis dengan indonesia. Di bagian ini kami menyajikan gambaran perkembangan politik di indonesia.

Setiap sistem politik memiliki kekuatan dan kelemahan, hal ini terjadi dikarenakan sistem politik itu memiliki bagian bagian yang membentuk sistem, seperti bagian yang inheren dalam sifat manusia, bagian mencerminkan sifat dan tradisi masyarakat bagian bersifat struktural, bagian bersifat kontemporer dan minor, bagian merupakan harga  kemajuan karena prestasi  lembaga lembaga  dan praktek lama.

Setiap sistem politik, pasti harus menyesuaikan diri dengan masalah masalah yang sering menonjol yang berubah dalam masyarakatnya sendiri dan di seluruh duniaYang di ciptakan nya.

 memang beberapa fakta negara dan sistem sosial belum tanggap mengendalikan muncul nya berbagai kekuatan baru dengan memperkenalkan perubahan sedangkan yang lainnya dengan susah payah dan sukses melestarikan politiknya.

Indonesia memiliki sistem politik demokrasi,tetapi yang di terapkan tidak seperti negara lain yang menggunakan sistem demokrasi, melainkan demokrasi yang sesuai dengan bangsa indonesia, yaitu drmokrasi pancasila (sunarso : 2015)

Dinamika perkembangan politik di indonesia berkembang melalui yurispudesi mulai  dari masa orde baru hingga saat ini. Indonesia adalah negara Yang menganut trias pollitika yang artinya pembagian kekuasaan peerkembangan politik.

Indonesia saat ini ditandai oleh kedaulatan rakyat termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Sejak berakhirnya Orde Baru yang dipimpin presiden Suharto dan mulainya periode Reformasi, setiap pemilu di Indonesia dianggap bebas dan adil. Namun, Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maupun 'politik uang' di mana orang bisa

membeli kekuasaan atau posisi politik. Misalnya, segmen miskin dari masyarakat Indonesia 'didorong' untuk memilih calon presiden tertentu pada hari pemilihan dengan menerima uang kecil di dekat kotak suara. Strategi seperti ini masih tetap dilakukan, bahkan digunakan oleh semua pihak politik yang terlibat (dan ini sebenarnya berarti race-nya lumayan adil maka berbeda dengan pemilu era Orde Baru).

Kami menganggap soal tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi 'penuh' (saat ini - berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit - Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi 'cacat'). Perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang muda dan karena itu wajar kalau kadang-kadang mengalami 'sakit tumbuh'.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline