Presiden Jokowi menyampaikan pidato di depan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta, 30 Desember 2023.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta KPU harus siap melaksanakan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. Serta berupaya melakukan pendidikan politik, mengedukasi masyarakat agar menjadi pemilih cerdas.
"Pendidikan politik harus dilakukan secara masif tidak saja mengedukasi tentang tahapan pemilu tetapi juga mengajak Masyarakat menjadi pemilih-pemilih yang cerdas," demikian isi pidato Presiden Jokowi yang didokumentasikan oleh setkab.go.id.
Bagi KPU itu suatu kewajiban. Sebagai lembaga negara, KPU tidak dapat mengabaikan tugas-tugas yang diembankan oleh negara. Jika tidak dijalankan maka tidak profesional dan wajib dievaluasi.
Tetapi bagi pihak-pihak lain yang tidak dibebankan secara spesifik, memberikan pendidikan politik serta mengedukasi masyarakat menjadi pemilih cerdas adalah suatu bonus.
Lawannya adalah pembodohan, mendidik masyarakat dengan uang, serangan fajar, bagi-bagi sembako, beras, susu, amplop, uang tunai, serta menjauhkan masyarakat dari tradisi berpikir kritis.
Salah satu pihak yang aktif melakukan pendidikan politik menjelang Pemilu 2024 adalah Calon Presiden urut 1, Anies Baswedan.
Cara Anies melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, utamanya pemuda, yaitu dengan gerakan 'Desak Anies'. Menghadirkan masyarakat untuk berdialog secara terbuka. Siapa saja bebas datang untuk mendesak Anies, menjawab segala pertanyaan yang diajukan.
Masyarakat dikumpulkan di satu tempat dan berhadapan langsung dengan sang Calon Presiden, untuk bertanya langsung. Menguji gagasannya, mempertanyakan programnya, bila perlu mengkritik cara berpikirnya. Semuanya dilakukan secara bebas.
Bukannya bagi-bagi uang, acara Desak Anies justru dilakukan untuk bagi-bagi gagasan dan bagi-bagi wawasan. Masyarakat bebas mendiskusikan apa saja, menilai, bahkan dapat menolak untuk mendukung secara terang-terangan tanpa intimidasi.