Konteks pembangunan pertanian dari awal yang dibangun ditengah publik oleh media hanya dan selalu dikaitkan dengan komoditas tertentu terutama komoditas pangan dan hortikultura, misalnya padi, jagung dan kedelai demikian halnya dengan cabai dan bawang. Sementara komoditas lain yang tidak kalah pentingnya dari komoditas 5 tersebut tidak menimbulkan kehebohan di masyarakat terutama dalam hal pemberitaan. Tentu paradigma demikian harus dirubah karena sejatinya obyektivitas pembagunan pertanian dalam jangkauan yang sangat luas yaitu lintas komoditas dan lintas wilayah.
Tidak ada salahnya media selalu mencuatkan 5 komoditas tersebut, karena kenyataanya 5 komoditas tersebut merupakan kebutuhan utama masyarakat secara nasional. Kehebohan pada 5 komoditas tersebut pada saat dihadapkan pada langkanya supply yang mengakibatkan kenaikan harga yang sangat fantatis pada waktu waktu tertentu.
Para pemerhati terutama dari kalangan akademisi dan organisasi pertanian selalu menyalahkan Kementerian Pertanian pada saat dihadapkan pada masalah tersebut, padahal konteksnya tidak hanya dari sisi supply tapi juga pada sisi distribusi yang berkaitan langsung dengan rantai pemasaran dan harga. Kementerian Pertanian memiliki tugas utama yaitu menyediakan dan memastikan ketersediaan produk tersebut.
Ada sisi tertentu yang kadang terlupakan oleh media setiap dihadapkan pada rendahnya supply produk, yaitu pada saat yang bersamaan dihadapkan oleh kegagalan panen akibat perubahan iklim dan bencana alam. Hal tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap target produksi yang ingin dicapai.
Pada sisi lain saat supply terpenuhi harga naik, permasalahanya ada diwilayah hilir yaitu distribusi yang tidak berjalan efektif akibat panjangnya rantai pemasaran sehingga dimungkinkan harga naik sementara harga yang diterima petani tidak layak. Aspek ini yang seharusnya yang juga menjadi perhatian media yaitu aspek hilir dengan berbagai permasalahanya dan tidak hanya membahas aspek hulu. Dengan demikian obyektivitas pemberitaan menjadi sangat terbuka dan tidak menjadi komoditas politis.
Mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Pertanian melakukan terobosan besar melalui clusterisasi komoditas utama yang rawan inflasi di setiap daerah/provinsi. Clusterisasi bertujuan untuk memastikan kebutuhan nasional terhadap komoditas tersebut, sehingga tidak akan terjadi kekurangan pasokan yang akan mengakibatkan import dengan cara menambah luas tanam diiringi peningkatan produktivitas komoditas melalui peningkatan inovasi teknologi. Selama ini tidak terjalin koordinasi /terkoneksi lintas komoditas utama terutama dalam upaya pemenuhan stok/kapasitas produksi baik daerah maupun nasional sehingga terjadi kelangkaan produk.
Clusterisasi komoditas diharapkan akan mampu meningkatkan produksi sesuai kebutuhan atau berlebih sehingga harga mampu terkontrol. Jika kondisi tersebut sudah terpenuhi namun harga naik, maka permasalahan bukan lagi dari aspek budidaya tapi pasca panennya dan wilayahnya Kementerian Perdagangan. Itulah pentingnya ada koordiansi dan sinerg lintas Kementerian, bukan sebaliknya.
