Kondisi ekonomi akhir akhir ini begitu menyulitkan pemerintah untuk mendaptkan keleluasaan anggaran untuk membiayai belanja negara, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam istilah sederhana ekonomi kita dalam situasi instabil. Beberapa gejala yang menunjukan perekonomian tidak membaik adalah: (a) tingkat devisa yang tidak progresif hal ini ditunjukkan oleh laju impor yang tinggi sementara ekspor kecil, hal ini berkaitan langsung dengan berkurangnya kapasitas fiskal (anggaran tdk leluasa),
(b) berkurangnya daya beli masyarakat baik barang konsumsi dan jasa akibat dari tingginya tingkat inflasi akibat dari pertumbuhan ekonomi kurang membaik sebagai akibat dari kebijakan fiskal yaitu pencabutan beberapa subsidi, (c) rendahnya tingkat investasi terhadap berbagai sektor karena tidak adanya kepastian hukum, infrastruktur dan kebijakan perekonomian dari pemerintah.
Rendahnya tingkat investasi selain mempengaruhi tingkat supply juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan sektor pendukung lainnya seperti jasa dan (d) perdangan atau arus barang dan jasa tidak mampu memberikan dorongan terhadap pertambahan devisa sehingga neraca perdagangan tidak memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan produksi berbagai sektor akibat daya beli/ekspor melemah dan harga tidak menarik bagi produsen.
4 hal tersebut menjadi titik penting dalam mendiagnosa bagaimana sebenarnya performance perekonomian dan kesehatan anggaran negara saat ini. Situasi saat ini tidak hanya kesulitan anggaran namun pemerintah juga dihadapkan pada kesulitan bagaimana cara yang efektif untuk mengenjot tingkat pendapatan baik melalui pajak dan non pajak. Tentu ini bukan soal masalah teknis aspek pajak yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal, namun juga harus mempertimbangkan dengan kebijakan pendukungnya yaitu kebijakkan moneter karena kedua kebijakan ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Langkah langkah yang ditempuh pada saat ini pada sisi laian sudah tepat yaitu dengan melakukan regulasi/kebijakan tax amnesty, namun pada sisi yang lain belum memaksimalkan pendapatan negara dari non pajak yang jumlah dan persentasenya jauh lebih besar dibandingkan dengan pajak.
Pajak tentu berkaitan erat langsung dengan pelaku usaha/bisnis dan masyarakat dari sisi sumbernya, sementara non pajak misalnya optimalissi dari pendapatan dari devisa negara baik migas dan non migas lebih memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan pendapatan. Pertanyaanya adalah?mengapa aspek pendapatan dari sisi ini tidak dijadikan terget besar oleh pemerintah melalui kebijakan fiskalnya.
Tentu kita tidak ingin jalan keluar sulitnya anggaran dan rendahnya pertumbuhan ekonomi ini hanya dilihat dari satu sisi yaitu target pendapatan pajak dan meningkatkan hutang untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin, dengan kata lain masalah perekonomian saat ini bukan hanya dibebankan pada mekanisme negara namun juga harus melibatkan pihak pihak lain misalnya swasta baik dalam maupun luar negeri, misalnya dengan paket kebijakan penurunan tingkat suku bunga atau pengujuran dana untuk pertumbuhan sektor mikro agar daya beli masyarakat meningkat.
Untuk tahun 2017 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Angka tersebut diharapkan bersumber dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1 persen dan belanja pemerintah 5,4 persen. Sedangkan pertumbuhan investasi 6,4 persen dan ekspor 1,1 persenserta dikurang impor 2,2 persen. Namun, diperkirakan, aktivitas ekspor masih belum bisa diharapkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahundepan. Catatan mungkin untuk ekspor dan impor karena kondisiperdagangan dunia masih lemah.
