Sektor pertanian mau tidak mau harus menjadi handalan dan tumpuan pembangunan sektor di Indonesia di tengah pelambatan ekonomi yang terjadi pada saat ini. Pengenjotan sektor tidak biasa di alihkan pada sektor lain baik industri dan jasa karena realitanya hampir dari 60 % penduduk Indonesia penghasilanya tertumpu dan tergantung dari sektor pertanian. Konsekuensi dari realita demikian mau tidak mau pemerintah harus memusatkan tenaga dan kinernya pada pertumbuhan sektor pertanian termasuk alokasi anggaran dan arah dari invenstasi baik laur dan dalam negeri.
Memang sektor pertanian hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan baik dari aspek teknis (adopsi teknologi), kelembagaan dan nilai tambah petani dan permasalahan tersebut juga ada di hulu dan hilir. Potensi berbagai aneka ragam komoditas tersebut disamping sebagai potensi untuk dikembangkan juga memiliki peluang untuk mengusai pangsa pasar baik domestik dan luar negeri. Permasalahanya adalah?sektor pertanian Indonesia belum dikelola secara totalitas oleh pemerintah dan belum dijadikan tujuan investasi utama. Sehingga petani di hadapakan pada nasipnya masing masing sehingga belum mampu maksimal dalam mendapatkan keuntungan dalam usahataninya.
Untuk memperkokoh dan menciptakan eksistensi pertanian ke depan dibutuhkan beberapa hal penting sekaligus sebagai sumber devisa yang melimpah. Pertama adalah penguatan kelembagaan petani baik kelompok tani dan gapoktan dengan harapan petani mampu menguasai teknologi dan mampu memanajemen usahataninya yang berbasis profesionalisme. Kedua Pendekatan anggaran yang di alokasikan oleh pemerintah tidak lagi bersifat isentif murni namun semi isentif, artinya harus ada syarat tertentu untuk bisa dan mendapatkan akses dana dari pemerintah untuk input produksinya, misalnya dengan syarat ada pengembalian 50% dari dana yang dialokasikan ke pemerintah melalui lembaga keungan mikro (LKM) di desa, sehingga dana tersebut bisa bergulir untuk petani yang lain.
Hal ini dilakukan dalam upaya distribusi anggaran di tengah minimnya anggaran APBN (bernilai produkstif dri isentif tersebut). Ketiga, harus ada kerjasama dalam bentuk modal dan kapital antara petani swasta dan pemerintah khususnya dalam penangan pasca panen (pengolahan dan pengemasana produk pertanian), sehingga memiliki nilai tambah. Keempat, produks produk pertanian harus mampu akses ke pasar komersil baik nomestik dan internasional. Hal ini sangat penting dalam upaya menjaga eksistensi produksi akibat nilai tambah yang didapatkan oleh petani sangat signifikan dari usahataninya.
4 hal tersebut walaupun sudah dilakukan oleh pemerintah, namun dalam prakteknya masih harus di tegaskan. Masih banyak kita perhatikan pelaku pelaku sektor pertanian khsusnya para pemilik modal dan kapital merusak rantai pasar sehingga petani mendapatkan kerugian dari hal tersebut. Kerjasama seluruh stakholder juga menjadi jamina eksisnya sektor pertanian ke depan didukung dengan koordinasi antara pusat dan daerah, baik program, kegiatan dan anggaran.
