Krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia harus diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Tentukanlah hal-hal yang harus dilakukan dalam reformasi ekonomi guna menyelesaikan krisis moneter dan kebijakan apa yang seharusnya diambil dan diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi krisis moneter tersebut?
Untuk mengatasi krsisi moneter dan menyelesaikan krisis multidimensi yang dihadapi indonesia, reformasi ekonomi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berikut ini beberapa Upaya yan dilakukan pemerintah diantaranya :
- Memperbaiki sistem perbankan
Saat itu, salah satu penyebab terjadinya krsisi adalah rusaknya sistem perbankan nasional. Ada banyak praktik perbankan tidak sehat yang dijalankan, lemahnya penegakan hukum serta masalah indenpendensi bank sentral. Sebagai Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut, IMF dan Indonesia sepakat untuk menutup beberapa bank yang bermasalah. Selain itu, pemerintah juga membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk melakukan restrukturisasi perbankan nasional secara menyeluruh.
- Resktrukturisasi Utan Swasta
Berdasarkan data dari world bank, total utang luar negeri Indonesia hingga maret 1998 adalah sebesar 138 miliar dollar AS. Dari total jumlah tersebut , sebesar 64,5 % miliar dollar AS adalah utang perusahaan swasta. Dengan nilai tukar rupiah yang merosot tajam, tentu perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar utang tersebut.Inilah mengapa , restrukturisasi akhirnya dilakukan. Harapannya adalah agar posisi likuiditas perusahaan bisa terjaga sehingga tidak terjadi gangguan produksi dan minim PHK.
- Indenpendensi Bank Indonesia
Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari campur tangan pemerintah, kelompok politik atau pihak tertentu dalam pengambilan Keputusan moneter yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Melalui independensi, Bnak Indonesia diberikan wewenang penuh untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter tanpa tekanan dari pemerintah atau kepentingan lainnya.Independensi ini bertujuan untuk menjaga focus BI dalam mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan sektor keuangan, terutama ketika negara sedang menghadapi krisis ekonomi. Saat itu, presiden B.J Habibie memprioritaskan penerapan kebijakan ini agar BI bisa lebih efektif dalam memelihara stabilitas nilai rupiah yang sempat terpuruk akibat krisis moneter 1997/1998.
- Penguatan di Sektor Riil
Pada masa reformasi , pemerintah menaruh perhatian khsusus pada penguatan sektor riil , seperti sektor manufaktur, pertanian dan pariwisata sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Sektor riil ini dipandang sebagai moto utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan Masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini , pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut melalui berbagai program dukungan , insentif fiscal dan kebijakan yang mendukung iklim investasi.salah satu Langkah konkret pemerintah adalah program pengembangan industry strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur, khususnya di bidang industry yang memiliki nilai tambah tinggi dan potensi ekspor, seperti elektronik , otomotif dan tekstil.
- Perlindungan sosial
Pemerintah juga melncurkan program perlindugan sosial yang bertujuan untuk membantu masyarkat yang terdampak langsung oleh krisis ekonomi. Program ini mencakup bantuan sosial tunai, subsidi harga bahan pokok dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin. Langkah ini diambil untuk mengurangi dampak negative krisis ekonomi pada lapisan masyarakat yang lebih rentan.
- Pendekatan berkelanjutan
Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang berklanjutan dalam jangka Panjang. Hal ini meliputi perbaikan regulasi peningkatan efesiensi sektor public Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan , investasi dalam sumber daya manusia dan promosi inovasi teknologi. Tujuan jangka Panjang adalah memperkuat dasar ekonomi Indonesia agar lebih tahan terhadap goncangan ekonomi di masa depan.
- Kerjasama internasioanl
Pemerintah Indonesia juga melakukan Upaya Kerjasama internasional. Hal ini dilakukan untuk memperoleh dukungan, pinjaman atau investasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Indonesia juga harus terlibat dalam forum-forum regional dan global yang membahas ekonomi dan keuangan global.