Tepatnya, berdasarkan Henley Passport Index (HPI) tahun 2020, kekuatan paspor Indonesia berada di peringkat 72 dunia di bawah Singapura yang kalah sangat tipis dari Jepang menempati peringkat dua dan Malaysia peringkat 13 (The Jakarta Post, 9 Januari 2020). Thailand juga mengungguli Indonesia dengan meraih peringkat 65.
Pemeringkatan tahunan di atas merupakan hasil pengolahan data yang diperoleh lembaga konsultan berbasis di London tersebut dari International Air Transport Authority (IATA) yang setiap indeksnya merepresentasikan berapa jumlah negara yang bisa dikunjungi oleh pemilik paspor tanpa harus membuat visa.
Penyusunan HPI melibatkan paspor dari 199 negara yang telah dicek ulang pada 227 tempat tujuan kunjungan, baik untuk wisata maupun keperluan lain.
Para pemegang paspor Jepang, yang sukses tiga tahun berturut-turut bertengger di peringkat satu, bisa melenggang ke 191 negara tujuan di dunia tanpa ribet harus mengurus visa sebelumnya.
Sedangkan para pemegang paspor Indonesia, yang naik tiga peringkat HPI dibanding tahun lalu, harus puas dengan 71 negara tujuan saja. Satu hal yang menggelitik adalah menelusuri kenapa paspor Indonesia belum semoncer Singapura dan Malaysia.
Faktor Utama Penyebab Lemahnya Paspor Indonesia
Diplomasi yang lemah, sebagaimana dilansir laman www.bebasvisa.id,adalah salah satu faktor utama yang membuat pemegang paspor Indonesia masih belum mendapat apresiasi yang baik dari otorita negara tujuan.
Selain itu faktor politik-ekonomi yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan di percaturan dunia juga membuat paspor kita belum cukup tenaga untuk mendapat prioritas pelayanan dari negara tujuan.
Faktor lain terkait mentalitas warga negara Indonesia yang identik dengan tidak disiplin dan tidak taat aturan. Maraknya kasus pemanfaatan fasilitas bebas visa untuk menjadi tenaga kerja ilegal dan tinggal di negara tujuan melebihi batas waktu yang diijinkan adalah kasus yang paling populer dilakukan oleh pengunjung asal Indonesia.
Jadi wajar saja kalau banyak negara lain mesti berpikir panjang lebar untuk memberikan akses bebas visa.
Selain itu ditengarai ada faktor internal berupa hambatan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menjegal ikhtiar Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan negosiasi bebas visa dengan dalih mendorong pariwisata domestik dan mencegah devisa terbang ke luar negeri.
Tentu saja argumen tersebut sangat absurd mengingat saat ini Indonesia justru dengan ramahnya mengobral fasilitas bebas visa ke banyak sekali negara yang pada akhirnya mengundang wisatawan asing beretika buruk membanjiri kawasan wisata dan menimbulkan banyak dampak negatif bagi penduduk setempat.