Konon posisi Menteri Agama dalam kabinet pemerintahan Indonesia terbilang sangat menggiurkan hingga menjadi incaran banyak partai politik. Kira-kira kenapa, ya?
Departemen Agama (Depag) adalah institusi yang bertanggungjawab mengurus pelaksanaan berbagai proyek ibadah rutin yang berskala besar, dari sisi peserta maupun dana yang dilibatkan, seperti ibadah haji setahun sekali dan umrah yang berlangsung sepanjang tahun.
Lantas masih ada pula pengelolaan zakat-infaq-sedekah (ZIS) dan, entah masih ada atau tidak, Dana Abadi Ummat. Urusan yang berkaitan dengan uang, apalagi dalam jumlah ekstra besar memang selalu memanggil syahwat manusia, baik sendiri atau berpartai atau berkabinet, untuk 'menyentuh' dan mengulik berbagai potensi mendapat profit atas nama pribadi maupun golongan.
Godaan yang sedemikian besar ditambah fakta bahwa agama belakangan ini jadi bahan gorengan politik yang dibolak-balik sampai entah seberapa basi dan gosongnya oleh pertikaian wacana berbagai golongan dalam carut-marut proses Pemilu 2019 yang seharusnya sudah bisa dibilang selesai namun terbukti masih lumayan berlanjut sampai saat ini, telah memunculkan kebutuhan bangsa akan sosok Menteri Agama yang memiliki kredibilitas dan dedikasi tinggi.
Menteri Agama yang memahami dan mampu menjalankan fungsinya sebagai Pembantu Presiden yang loyal namun menempatkan kepatuhan tertingginya pada Sang Khalik sehingga tidak asal manggut saja bila yang dibantunya meminta dia berkompromi untuk hal-hal terkait amanahnya sebagai pejabat publik.
Dia juga harus memiliki niat dan kemampuan untuk mencegah agama, semua agama yang diakui secara legal di negeri ini, kehilangan fungsinya sebagai panduan untuk menjadikan akhlak bangsa menjadi lebih baik.
Menteri Agama idealnya adalah representasi formal pemerintah dalam pelaksanaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang menjamin setiap warga menjalankan ibadahnya sesuai keyakinan masing-masing dengan leluasa sebaik mungkin dalam koridor toleransi lakum diinukum wa liya diin ('bagimu agamamu, bagiku agamaku') agar Sila Kemanusiaan yang Adil Beradab bisa berpadu serasi dengan Sila Persatuan Indonesia.
Menteri Agama juga dituntut cakap menjalankan fungsi hablum minannaas (hubungan antar manusia) mulai dari jajaran Depag yang dipimpinnya sampai seluruh pemimpin/tokoh berbagai elemen bangsa lintas agama agar kehadirannya menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh negeri untuk berpikiran positif dalam berinteraksi satu sama lain hingga potensi gontok-gontokan antar agama dapat diredam seminimal mungkin.
Kualifikasi tersebut akan membuat seorang Menteri Agama mampu menangani perselisihan yang muncul dengan semangat Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Menteri Agama dengan kualifikasi sedemikian tentunya hanya diperoleh melalui metode seleksi yang tepat dan ketat. Sangat bagus bila setiap kandidat yang diajukan harus menjalani fit and proper test dengan penekanan ekstra pada faktor integritas alias konsistensi akhlaknya dari waktu ke waktu.
Faktor kompetensi yang melibatkan jejak pendidikan dan kiprah kandidat Menteri Agama meski juga penting namun lebih mudah diperbaharui sesuai keperluan.