Lihat ke Halaman Asli

Modus " oknum pns penyamun" kelas teri Di Depdagri

Diperbarui: 26 Juni 2015   07:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

13005601781871004306

[caption id="attachment_95474" align="alignnone" width="240" caption="karikatur, ahmad maulana, politikana"][/caption] Melihat Sosok Gamawan Fauzi yang terkenal kebersihannya dari semenjak menjadi Bupati dan Gubernur  padang, patut kita apresiasi, bahkan SBY dengan senang hati mengangat Gawan Fauzi sebagai Mendagri. Hanya barangkali, Gamawan Lupa,  kementrian dalam negeri  pusat sekarang masih banyak  "oknum PNS" yang jadi   makelar proyek.   Bahkan dengan terus terang menyatakan jumlah potongan apabila proyek sudah selesai. Berdasarkan Info yang saya dapat dari pelaku yang mendapatkan projek, modusnya  dengan memecah proyek dibawah 50 juta, atau memang nilai proyeknya memang kecil kebutuhan dananya.   Bahkan berdasarkan penuturan pelaku yang mendapatkan proyek, jika jumlah anggaran yang tersedia sebesar 40 juta/proyek, oknum  pns depdagri memotong 18 juta, sisa dananya Rp 22.000.000, harus dicukupkan untuk menjalankan proyek tersebut. Kemudian pihak pelaksana proyek mengefisienkan biaya agar keuntungan tetap ada,  rill biaya penyelengaran berkisar 15 juta, pemegang proyek mendapatkan keuntungan 7 jutaan per proyek. Berikutnya tinggal buat laporan, disertai ulasan dan poto yang menarik, semuanya beres dan semauanya aman, hebat ya,?. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal, tinggal lobi saja, berapa banyak bisa mendapatkan proyek, dan bikin semuanya aman , pastinya oknum depdagri akan senang dan pemegang proyekpun senang, sementara rakyat tidak menyadari apa dampak program itu, apalagi bila hanya penyelengaraan seminar, yang tidak jelas manpaatnya, baik bagi pengembangan pengetahuan maupun manpaat nyata di masyarakat. Melacak ini memang sulit,  karena untuk proyek yang dipecah dibawah 50 juta, biasanya juga  jauh dari pantauan penegak hukum, bahkan banyak kegiatan yang tidak terukur. Pantesan saja pemerintah selalu kekurangan dana, dan perlu berhutang tiap tahun,  ternyata anggaran Negara dikelola oleh para  "penyamun" yang selalu tidak memihak kepada kepentingan besar rakyat Indonesia. Hebatnya, begitu banyak yang ditahan oleh KPK juga tidak membuat efek jera, sunggu luar biasa mental "para penyamun " ini.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline