Karena transaksi yang menjadi faktor utama, maka pemimpin yang terorbit akhirnya hanya berutang dan wajib membayar utang. Cara membayarnya hanyalah dengan mencuri uang rakyat. Inilah jawaban mengapa banyak pemimpin yang harus menikmati pembalasan hukum dari Negara
Untuk sejumlah diskusi publik tentang pemilukada yang saya ikuti sejak awal tahun ini, rasanya baru kali ini saya temukan pilihan topik paling optimis: Sumut the Special One, mencari figur Gubsu yang Ideal dan Merakyat. Penyelenggaranya sebuah organisasi yang relatif baru berdiri. Diskusi yang diselenggarakan Sabtu pekan lalu di Auditorium Unimed ini menghadirkan dua dari sejumlah nama yang disebut-sebut akan maju dalam perebutan jabatan gubsu 2013. Mereka adalah mantan Wakil Ketua DPRD-SU Hasbullah Hadi dan mantan Sekdaprovsu RE Nainggolan. Hasbullah Hadi bertekad maju melalui jalur perseorangan. Sedangkan RE Nainggolan akan menggabungkan partai papan tengah berikut beberapa partai non-seat (tak memiliki wakil di legislatif).
Saya sepakat dengan penyelenggara bahwa Sumut itu memang special one, amat istimewa. Ketersediaan SDA luar biasa, SDM-nya pun begitu. Tetapi pertanyaannya mengapa rakyat Sumut tidak sejahtera? Mengapa peran Sumut dalam perspektif kehidupan nasional terus-menerus mengalami degradasi?
Empat Gubsu Istimewa. Terkait dengan julukan special one itu, perkenankan saya memberi apresiasi setinggi-tingginya untuk 4 mantan gubsu. Pertama,Abdul Hakim. Ia “merebut” PON III untuk diselenggarakan di Medan. Untuk itu dibangunlah Stadion Teladan. Siapa di antara kita kini yang mampu merawat, misalnya mengecet dengan bagus dan menatanya selayak mungkin? Abdul Hakim membangun wilayah eksklusif Medan Baru sebelum kita kenal pemukiman-pemukiman elit yang sekarang. Abdul Hakim mensponsori pendirian USU yang menjadi kebanggaan dan sekaligus penggemblengan kader-kader bangsa.
Kedua, Marah Halim Harahap. Ia merintis upaya pembangunan olahraga sepakbola modern di Indonesia dan memasarkannya melalui Marah Halim Cup.Event itu selalu dihadiri oleh kesebelasan-kesebelasan luar negeri. Jika sekarang kita langsung saja bisa menyaksikan pertandingan bergengsi yang disiarkan dari kota-kota pemilik industri sepak bola terkemuka melalui tv, dulu peluang menyaksikan pemain asing hanya mungkin lewat Marah Halim Cup. Tetapi Indonesia tampaknya tidak mau jujur, Marah Halim Harahap semestinya diberiapresiasi sebagai tokoh olahraga sepak bola Nasional. Menteri Pemuda dan Olah Raga mestinya tahu mengambil kebijakan apa untuk apresiasi itu.
Ketiga, EWP Tambunan. Orang selalu sinis kepada EWP Tambunan yang mengembalikan (ke pusat) setiap anggaran yang tidak habis digunakannya. Sekarang pola penghabisan anggaran dengan berbagai kegiatan yang tak masuk akal direstui bersama oleh eksekutif, legislatif dan judikatif berikut seluruh komponen penegakan hukum yang ada. Semua tahu kegiatan menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun anggaran itu hanya modus pencurian uang Negara, tetapi malah tetap saja disenangi.
Keempat, Raja Inal Siregar. Ada orang (pejabat) yang menyebut bahwaMartabe itu adalah akronim (singkatan) dari Markisa Terong Belanda. Jadi bagi pejabat ini, Martabe adalah sejenis minuman khas berupa juice. Martabe yang juga diadopsi dalam berbagai bahasa lokal di Sumut (Karo misalnya menyebutPesikap Kuta Kemulihenta) dicanangkan di Tanjung Ibus (Langkat, 1981) kurang lebih sebagai sebuah reaksi politik dan bentuk ketak-sabaran atas pergiliran jatah berdasarkan sistem politik pembangunan nasional yang tak adil. Martabe adalah sebuah perlawanan untuk kepentingan ekonomi kerakyatan, sebagaimana pada waktu sebelumnya ada juga program yang mirip diberinama Maduma (bhs Tapanuli, makin sejahtera).
Tak Mungkin Ideal dan Merakyat. Di mana akan kita temukan tokoh dengan karakter seperti itu? Katakanlah figur itu ada di antara kita yang hadir di sini (arena diskusi) dan tokoh-tokoh lain yang tak hadir, dan bahkan tak pernah disebut-sebut oleh media bahkan tak pernah memasang baliho serta tak pernah berniat menjadi Gubsu. Tetapi bagaimanakah figur itu bisa terorbit? Pengarus-utamaan parpol dalam rekrutmen Kepala Daerah tidaklah salah. Lalu jika mekanisme rekrutmen itu tidak salah mengapa kita tak pernah memperoleh figur ideal dan merakyat? Jika demikian partainyalah yang salah meski seolah menjalankan mekanisme yang benar.
Memang partai kita saat ini adalah organ politik oligakik yang cukup bengis. Mereka tak pernah memberi kita kesempatan menentukan dan memilih figur pemimpin di daerah. Mereka cuma mempersilakan kita memilih figur-figur yang mereka pilih duluan dan mereka klaim hal seperti itu bagian dari pesta demokrasi.
Apa variable utama dalam penentuan pilihan itu? Kata orang hanya transaksi. Karena transaksi yang menjadi faktor utama, maka pemimpin yang terorbit akhirnya hanya berutang dan wajib membayar utang. Cara membayarnya hanyalah dengan cara mencuri uang rakyat. Inilah jawaban mengapa banyak pemimpin yang harus menikmati pembalasan hukum dari Negara. Itu pun jumlahnya tak seberapa, karena sistem penegakan hukum kita benar-benar bermasalah. Menurut data Kemendagri, hingga tahun ini (April) 173 kepala daerah di Sumatera tersangkut korupsi. Pola ini menafikan kemungkinan ideal yang diandaikan oleh penyelenggara diskusi. Mengapa? Karena agenda utama kepemimpinan yang lahir dari mekanisme ini rupanya hanya korupsi.
Selasa (28/8) sebuah koran lokal memberitakan pada halaman pertama bahwaSumut Rawan Korupsi ABPD. Berita itu didasarkan pada penjelasan rilis PPATK yang menyebutkan Sumut menduduki peringkat ke 6 dalam masalah kerawanan (korupsi) APBD ini. Salah satu modusnya ialah dengan memindahkan anggaran APBD ke rekening pribadi. Rabu (29/8) Sekdaprovsu Nurdin Lubis membantah dengan mengatakan pihaknya belum menemukan atau belum ada laporan tentang itu.