Dinamika Politik saat Perang Dingin
Istilah perang dingin diperkenalkan oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann pada tahun 1947. Perang dingin adalah ketegangan antara dua negara super power yang saling memperebutkan pengaruh tanpa angkat senjata. Aktor dari konflik ini adalah Amerika dengan ideologi demokrasi liberal dan Uni Soviet dengan komunisme. Keduanya dipecah menjadi dua blok, yaitu: Amerika sebagai blok barat dan Uni Soviet sebagai blok timur (Faruki & Luerdi, 2017:2).
Pada masa perang dingin, terdapat pergolakan yang terjadi, khususnya di Indonesia. Perebutan kekuasaan yang terjadi antara komunisme dan liberalisme menciptakan polarisasi yang berdampak pada dinamika sistem politik yang ada. Pada masa Orde Lama, Soekarno condong ke arah komunisme dengan haluan Marxist yang diyakininya.
Namun, dalam menghadapi dua kekuatan besar tersebut Soekarno tidak memihak, melainkan membentuk GNB (Gerakan Non Blok). Gerakan tersebut dilakukan karena negara yang merupakan anggota dari GNB menentang adanya dominasi dari negara super power. Gerakan ini adalah gerakan anti imperialisme (Faruki & Luerdi, 2017:10; Anggara, 2013:30-31).
Dalam prosesnya, meskipun Indonesia adalah bagian dari GNB, dengan adanya NASAKOM yang dibawa oleh Soekarno mengindikasikan adanya kedekatan Indonesia terhadap komunisme. Selain itu, peran PKI di masa pemerintahan Soekarno juga mendapatkan tempatnya hingga dibubarkan setelah adanya peristiwa G30S PKI 1965.
Melalui pembubaran PKI dan transformasi pemerintahan dari Orde Lama menuju Orde Baru, maka terbuka celah bagi kedekatan antara Amerika dengan Indonesia. Kedekatan tersebut karena rasa senang Amerika terhadap pembasmian PKI. Kedekatan tersebut dapat dilihat melalui penyaluran Inter Government Group on Indonesia serta bantuan lembaga keuangan seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF).
Oleh karena itu, dalam konteks perang dingin, dinamika sistem politik Indonesia mengalami transisi dari Orde Lama yang cenderung komunis sosialis bergeser ke Orde Baru yang cenderung liberal kapitalis (Suryohadiprojo, 2006:308-309).
Dinamika Politik Pasca Perang Dingin
Perang dingin berakhir pada tahun 1989-1990. Peristiwa ini ditandai dengan runtuhnya tembok berlin yang memisahkan antara Jerman barat dan Jerman timur, serta runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 (Faruki & Luerdi, 2017:1-2).
Keruntuhan Uni Soviet menciptakan hilangnya balance of power sehingga kedudukan Amerika menjadi dominan. Akibat dari adanya dominasi tersebut, Amerika menjadi lebih leluasa dalam menyebarkan ideologi dan kepentingannya.
Posisi Amerika sebagai satu-satunya negara adikuasa menyebabkan hilangnya keinginan untuk mengurusi negara-negara non blok. Kedekatan yang terjalin antara Amerika dan Indonesia semata-mata agar Indonesia tidak terjatuh ke dalam blok timur. Akibatnya, Indonesia tidak lagi dianggap dan ditinggalkan. Hal tersebut ditandai dengan tidak hadirnya bantuan IMF pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997.