SURAKARTA- Sebagai upaya meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam melaksanakan penanganan permasalahan Kenotariatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan ini digelar sehari penuh di Harris Hotel and Convention Solo, Jum'at (10/02).
Sebagaimana yang disampaikan Ketua Penyelenggara, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Agustinus Yosi Setyawan, ada 3 tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakan Rakor ini,
"Pertama memperoleh arahan dan dukungan baik yang bersifat teknis-substantif maupun yang bersifat administratif-fasilitatif dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris baik di tingkat wilayah provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota," ungkap Yosi dalam laporannya.
"Kedua, memperoleh rekomendasi dari stakeholders mengenai kebijakan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Notaris dan kepatuhan Notaris terhadap Kode Etik dan peraturan Perundang-undangan".
"Menampung aspirasi anggota Majelis Pengawas Notaris demi terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang lebih berkualitas," imbuhnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dr A Yuspahruddin yang hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan, berkesempatan memberikan sambutan.
Ia mengatakan, Rakor ini sangatlah penting untuk menambah pengetahuan, guna menunjang kinerja para anggota MPD.
"Forum ini sangatlah baik bagi kita semua, untuk menambah pengetahuan. Menambah wawasan kita, guna mengetahui lebih mendalam tentang dunia kenotariatan," ujar Yuspahruddin.
"Peran Majelis Pengawas sangat luar biasa. Pekerjaannya memberikan pembinaan kemudian pengawasan sangatlah berat. Dan yang diawasi bukan saja pelaksanaan tugas Notaris tetapi juga perilaku".