Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tanggal 29 November 2020.
Tahun 2020 ini merupakan HUT ke 49. Korpri ingin menjadi anggotanya aparatur berkelas dunia, itulah mimpi Korpri. Anghota Korpri harus netral, penekanan itu selalu muncul ketika pemilu maupun pilkada.
Apa kabar Korpri di tengah pandemi? Jawabnya, sepi. Di daerah saya kabupaten Bangka tanpa ada dimeriahkan kegiatan lomba-lomba. Juga tanpa upacara.
Saya mengikuti upacara secara virtual yang diselenggarakan Korpri pusat. Peserta upacara mendengarkan pidato presiden Joko Widodo yang juga selaku pembina Korpri.
Di tengah pandemi ini Korpri diharapkan berperan dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Pesan yang selalu didengungkan seiring dengan masih tingginya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia termasuk di daerah kami.
Harapan lainnya agar anggota Korpri netral dalam pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Namun anggota Korpri yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah ada yang dilaporkan kepada panwalu selama tahapan pilkada berlangsung. Berarti anggota Korpri sudah dicurigai tidak netral.
Upacara HUT ke 49 Korpri secara virtual (tangkap layar zoom)
Benar atau salah dari laporan itu kita menunggu proses hukum dari kasus tersebut, seperti halnya terjadi pada pelaksanaan pilkada di Bangka Belitung dan beberapa daerah lainnya. Terbukti dalam pelaksanaan pilkada secara langsung politisasi anggota Korpri terjadi. Anggota Korpripun terlibat aksi dukung-mendukung pasangan calon.
Pilkada secara langsung membuat anggota Korpri menjadi korban yang dikenal dengan dendam politik. ASN yang mendukung pasangan calon yang menang pilkada karirnyapun meningkat pesat. Sedangkan yang tidak mendukung dan mendukung pasangan calon yang kalah ada yang di non jobkan.
Belum tampak perjuangan Korpri sebagai organisasi yang menaungi ASN untuk melindungi anggotanya agar tidak menjadi korban politik serta mengantisipasi tidak tetlibat politik praktis.
Saya sebagai ASN di daerah merasakan setiap selesai pilkada penempatan ASN selalu ada yang tidak sesuai dengan latar belang pendidikan dan kemampuan. Suka dan tidak suka dari pimpinan menjadi menonjol dalam mempertimbangkan penempatan pegawai.
Pergantian jabatan secara besar-besaran selalu tetjadi setiap usai pilkada. Media massa di daerah menulisnya dengan sebutan, "perombakan kabinet."