Pemerintah Kabupaten Bangka melalui dinas terkait mendapat jatah delapan kampung Keluarga Berencana ( KB ) dari pemerintah pusat.
"Tahun 2018, kami mendapat jatah atau kuota delapan kampung KB dari pemerintah pusat di delapan kecamatan," kata Boy Yandra, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DPPKBPPA ) Kabupaten Bangka di Sungailiat, Senin (16/4).
Delapan kampung KB yang ditetapkan pemerintah pusat tersebut meliputi, kampung KB desa Rinding Panjang kecamatan Belinyu, kampung KB desa Saing Kecamatan Puding Besar, kampung KB Rukam Kecamatan Mendo Barat, kampung KB Tiang Tara Kecamatan Bakam, kampung KB Penyamun Kecamatan Pemali, kampung KB Mapur Kecamatan Riau Silip, kampung KB Merawang Kecamatan Merawang dan kampung KB Rebo Kecamatan Sungailiat.
Boy Yandra menjelaskan, ditahun 2017 DP2KBP3A kabupaten Bangka juga mendapatkan 8 desa pembentukan kampung KB di 8 Kecamatan. Sedangkan tujuan dibentuknya kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, JKN, Anak putus sekolah, keluarga pra sejahtera, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor Industri rumah tangga, Pembinaan UPPKS dituangkan dalam bentuk rumah data guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
"Ada beberapa hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah yaitu, tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat," jelasnya.
Kampung KB ini diharapkannya dapat menjadi miniatur atau gambaran dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
Sementara itu sosialisasi pembentukan KB sudah mulai dilakukan, Senin (16/4) di desa Riding Panjang kecamatan Belinyu.
"Kami akan melakukan pembinaan bagi kampung KB dengan melibatkan petugas lapangan PLKB, kader Koordinator KB , sub koordinator dan PPKB dari masing-masing desa," pungkasnya. (Rustian/reles)