Pembetukan kampung Keluarga Berencana ( KB ) di kabupaten Bangka diantaranya bertujuan meningkatkan sinergitas, keserasian dan keterpaduan antara pengelola program dan mitra kerja dalam penyediaan dan pemanfaatan data di kampung KB.
Menurut Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP3A) kabupaten Bangk Boy yandra, kampung KB juga bertujuan menyediakan data yang akurat untuk intervensi permasalahan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor lain di kampung KB.
Hal itu dikatakan Boy Yandra ketika menerimakan kunjungan utusan dari BKKBN Pusat, Kamis (12/4) disela - sela kunjungan di Kampung KB Neleyan 2 Sungailiat.
Disamping meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dalam program pembangunan.
Hingga Tahun 2018 ini telah terbentuk 8 Kampung KB Di 8 Kecamatan Se-Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan SK Bapak Bupati.
dokpri
Sementara itu Baby Marleen dari Bidang Daya Dukung Lingkungan (BKKBN Pusat) mengatakan, rumah data di Kampung KB Nelayan 2 sungailiat sudah cukup memadai.Dijelaskannya, sebaiknya rumah data dengan posyandu harus terpisah sehingga tidak menganggu aktifitas kegiatan masing - masing.
Ia mengharapkan Pemkab Bangka dapat memfasilitasi rumah data dengan mobiler dan alat penunjang kegiatan dirunah data.
Kedepannya rumah data di Kampung KB dapat menjadi suatu inovasi strategis dalam penguatan program KBKS dan pembangunan sektor terkait di seluruh tingkatan wilayah.
“ Kampung KB merupakan suatu langkah implementasi kegiatan prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/ sasaran yang telah ditetapkan serta untuk memperluas cakupan penggarapan program KBKS yang dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” kata Baby.
Ditambahkan Rahmawati dari bidang sosial (BKKBN Pusat), yakni secara umum, keberhasilan kampung KB sangat dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu: komitmen yang kuat dari para pemangku kebijakan di semua tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan), intensitas opini publik tentang program KBKS beserta integrasinya dengan lintas sektor, optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja/ stakeholders, semangat dan dedikasi para pengelola program di seluruh tingkatan wilayah serta para petugas lini lapangan KB (PKB/ PLKB, PPKBD DAN SUB PPKBD).