Entah apa yang ada dalam pikiran aparat keamanan dan masyarakat yang melihat langsung pengibaran bendera bintang kejora di depan istana. Bintang kejora itu bukan cuman sehelai kain motif biru, putih, dan merah dengan gambar bintang kecil didalamnya. Bendera itu sudah menjadi simbol perlawanan sebagian masyarakat papua yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa disamakan dengan bendera organisasi sepak bola atau berdera ormas tertentu.
Kalau bendera tersebut dikibarkan disudut-sudut gunung yang terpencil nan jauh disana dan yang menyaksikan adalah orang-orang yang tidak memiliki kekuatan apa-apa selain semangat tentu tidak akan menjadi masalah besar karena tidak memiliki pengaruh apa-apa. Namun jika simbol perlawanan tersebut dikibarkan didepan Istana dan disaksikan oleh seluruh dunia tentu menjadi perkara yang tidak boleh dianggap sepele dan biasa-biasa saja. Apalagi yang mengibarkan ini adalah para calon intelektual mudah papua yang memiliki visi dan misi kedepan.
Senada dengan hal tersebut tenyata kepala staf presiden Moeldoko biasa saja dan tidak mempermasalahkan pengibaran bendera kejora tersebut dengan alasan takut melakukan indakan emosional yang akan membuat situasi semakin tidak terkontrol. Kita memang belum tahu yang sebenarnya bagaimana kebijakan dan langkah strategis yang dilakukan pemerintah, namun masyarakat membaca ada perlakuan khusus ke pada orang-orang yang jelas melakukan tindakan inkonstitusional dan merupakan ancaman bagi negara.
Pengibaran bendera Bintang Kejora didepan istana merupakan bentuk pembangkangan dan provokasi yang seharusnya dirtindak dengan keras bukan malah membiarkan hal initu terjadi. Harga diri bangsa dan kehormatan menjadi taruhan dan saya yakin masyarakat akan menilai bagaimana pemerintah merespon dengan begitu lemah pada yang seharusnya bertindak tegas dalam masalah ini.
Sepertinya beberapa hari ini kita sangat terfokus pada rencana pemindahan ibu kota, dan melupakan persoalan besar di Papua yang diibaratkan api dalam sekang. Kasus rasisme yang berujung demo serta pembakaran di beberapa wilayah di Papua kita anggap sebagai peristiwa biasa padahal ini sangat berpotensi dimanfaatkan bagi orang-orang yang menginginkan papua merdeka dari Indonesia dan Indikasinya sangat jelas sekali ada upaya memprovokasi masyarakat papua agar ikut menuarakan referendum untuk berpisah dari Indonesia.
Sepertinya dari pada fokus membicarakan pemindahan ibu kota yang masih berlangsung lama, pemerintah sebaiknya lebih mengarahkan perhatiannya agar masyarakat papua bisa lebih baik kehidupannya, lebih maju dan dan lebih sejahtera. Semua setuju kalau persoalan utama papuan ingin merdek dari dulu hingga sekarang adalah keadilan dan pemerataan pembangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Papua menjadi wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2019 dengan 27,53%. Angka ini meningkat 0,1% dari September 2018 yakni sebesar 27,43%. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan nasional berada pada angka 9,47%.
Ibarat pepatah mengatakan "Ayam mati di lumbung padi". Masih banyak yang miskin ditengah-tengah kekayaan alam yang melimpah dan kekayaan itu dinikmati oleh segelintir elit serta dikuasai oleh para kapitalis yang didukung oleh negara. Hal ini juga disampaikan langsung oleh gubernur papua saat ditanyakan masalah pembangun di papua beliau mengatakan "Kami tidak butuh pembangunan, kami butuh kehidupan"artinya pembangunan yang dilakukan selama ini masih belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat papua.
Kalau persoalan mendasar belum bisa diselesaikan di papua, yakin papua akan terus bergejolak. Satu hal yang harus menjadi perhatian bahwa bagaimana pun bintang kejora tidak boleh hadir sebagai solusi dan dibiarkan sebagai bentuk toleransi. Tapi pemerintah harus hadir dan mensejahterahkan masyarakat Indonesia khususnya di Papua karena mereka bagian dari Indonesia agar ancaman disintegrasi tidak nyata di depan mata.