Program Quick Wins merupakan salah satu program unggulan Presiden dan Wakil Presiden yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan aset desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014, juga Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Ditjen Bina Pemdes yakni untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan.
Program yang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa ini bertujuan untuk memfasilitasi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa dalam implementasi Dana Desa, mewujudkan kelengkapan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa), melakukan pengumpulan data, monitoring dan supervisi pelaporan implementasi Dana Desa, mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, serta penerapan aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa (Siskeudes) untuk implementasi Dana Desa dengan pola detasering dengan lokasi sasaran di lima provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Provinsi Maluku.
Sehingga untuk pencapaian tujuan tersebut, maka dilakukanlah kunjungan lapangan sekaligus melakukan pendampingan secara intensif kepada aparatur pemerintahan daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten lokasi Quick Wins.
Diskusi Bersama Masyarakat Desa di Kecamatan Sirimau
Pelaksanaan Pendampingan Dan Monitoring di Provinsi MalukuUntuk mengimplementasikan Dana Desa dan RAPBDesa yang dilaksanakan dengan pola detashering tersebut, maka Sekretariat Nasional Quick Wins dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa melaksanakan pendampingan, monitoring serta pembinaan kepada aparatur desa di Provinsi Maluku pada tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2016 lalu, tepatnya di Kecamatan Baguala dan Sirimau Kota Ambon.
Koordinasi Bersama Ibu Elsye
Fokus dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa terkait dengan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa), permasalahan penatausahaan keuangan Desa, pelaporan, pertanggungjawaban serta penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa (Siskeudes), sekaligus memantau langsung perkembangan penyaluran dan penggunaan Dana Desa serta kesiapan pemerintah desa dalam impelemtasi Dana Desa tahun 2017. (rus)