Pemilu seeentak yang memakan waktu panjang, dengan biaya sangat mahal lebih dari Rp 25 T (anggaran 2019 saja Rp 15 T lebih), biaya ekonominya tak terkira karena semua perhatian baik rakyat, pejabat dan partai politik tertuju kesana - belum lagi terpecahnya keluarga, masyarakat jadi 2 kubu, benar-benar perlu dievaluasi lagi. Salah satunya dengan mempercepat pelaksanaan Pemilu berbasis e-KTP sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.
Pernah antri didepan perangkat elektronik untuk ambil nomor waktu berobat ke rumah sakit ? Kira-kira begitulah perangkatnya untuk nyoblos pakai e-KTP. Cukup 1 - 2 perangkat tiap kelurahan, yang diawaki beberapa orang petugas dan pengawas serta saKsi-saksi mewakili partai politik atau pasangan calon.
Pemilu menjadi sangat sederhana, pendaftaran calon pemilih dan DPT menjadi tak penting. Ketika KPU mengumumkan hari pencoblosan yang fleksibel, misalnya 17 s/d 24 April, pemilih datang ke Kelurahan masing-masing untuk nyoblos pakai e-KTP . Itu perangkat terhubung on-line ke KPU Pusat dan hasilnya otomatis masuk ke komputer KPU Pusat. Juga ke komputer KPU Kabupaten/Kota dan komputer KPU Propinsi.
Dengan proses yang begitu sederhana, dan peluang untuk melakukan kecurangan di-eliminir sangat minim , apa lagi yang mau dipertengkarkan para politisi kita ?
- Apa yang perlu dilakukan
Semua tahu e-KTP kita masih bermasalah, tapi saya yakin tak lama lagi akan tiba saatnya permasalahan e-KTP dengan chip canggih berisi rekaman sidik jari dan iris mata itu akan beres. Pemerintah perlu segera perintahkan LEN untuk merancang perangkat elektronik yang diperlukan, untuk dapat di produksi di dalam negeri dengan biaya murah. Jumlah desa/kelurahan sesuai Permendagri no. 56 tahun 2015 sebanyak 83,184. Kalau tiap desa rata-rata butuh 2 perangkat plus kebutuhan cadangan penyediaan 200.000 set sudah cukup. Kalau 1 set harganya rata-rata Rp 10 juta (dengan rancangan LEN mungkin bisa diproduksi dengan biaya jauh lebih murah), itu sudah termasuk kebutuhan batere dan telpon satelit untuk daerah terpencil. Total dana yang dibutuhkan maksimum Rp 3 triliun, sudah termasuk untuk pelatihan yang diperkirakan butuh sekitar Rp 1 triliun.
- Beberapa keuntungan Pemilu Elektronik pake e-KTP
Semua yang punya e-KTP dan cukup umur berhak memilih - sangat sederhana.
1. DPT - tak ada permasalahan, fungsi DPT hanya utk perkirakan jumlah pemilih. Dukcapil dan KPU tak usah direpotkan.
2. Tempat memilih - bisa dimana saja - jadi tak perlu kerja administrasi kirim undangan
3. Waktu memilih - bisa lebih fleksibel -- misalnya dalam periode seminggu.
4. Petugas di TPS - tidak perlu banyak - hanya perlu petugas utk bantu pemilih, pengawas dn saksi.
5. Pelanggaran - kalo ada diselesaikan di tempat.