Mojokerto - Kanwil Kemenkumham Jatim menekankan akuntabilitas kinerja jajarannya. Rupbasan Kelas II Mojokerto Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengikuti pembukaan evaluasi capaian kinerja triwulan I 2023 secara virtual melalui zoom meeting pada Selasa 11 April 2023.
Kegiatan diikuti 63 satuan kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim dari unsur pemasyarakatan, keimigrasian dan pelayanan hukum umum secara daring. Kegiatan dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari yang mengikuti kegiatan dari Lapas Pemuda Madiun didampingi Kalapas I Madiun Kadek Anton Budiharta.
Kadiv Administrasi Saefur Rochim dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini adalah sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian atas capaian target kinerja dan realisasi perjanjian kinerja yang telah disepakati sebelumnya. Yaitu untuk mengukur sejauh mana jajaran menerapkan dan mengimplementasikan target dan perjanjian kinerjanya.
"Forum ini sekaligus untuk mencari solusi atas kendala dan hambatan yang dialami jajaran kami selama menjalankan kinerja di tiga bulan awal 2023," urai Rochim.
Tidak hanya itu, Rochim berharap kegiatan ini bisa menghasilkan strategi percepatan kinerja pada sisa tahun 2023.
"Harapannya kami bisa bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga kami bisa menerapkan akuntabilitas kinerja dengan sangat baik," harap Rochim.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari mengatakan bahwa pada tahun ini evaluasi agar dilaksanakan per triwulan. Pada triwulan I dan II fokus untuk mengoptimalkan penyelesaian 75% program kerja sehingga pada triwulan III dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan program-program skala prioritas lainnya.
"Evaluasi per triwulan dilaksanakan bukan sekadar untuk mengukur ketercapaian program kerja namun juga agar dimanfaatkan sebagai momentum pelaksanaan diskusi kinerja secara periodik termasuk didalamnya adalah evaluasi terhadap kinerja pegawai. Diskusi kinerja ini agar dapat dilakukan secara berkala di masing-masing unit kerja," tegas Imam.
Pada tahun 2023 ini, lanjut Imam, percepatan kinerja yang akan dilakukan jajarannya adalah untuk merespon prioritas pembangunan nasional.
Dimulai dari mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dilanjutkan dengan meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.