Tadi pagi sekitar pukul 05.15 WIB, seperti biasa saya pergi ke warung untuk belanja. Belanja untuk menu masakan hari ini. Kebiasaan memasak memang menjadi tugas utama saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Suami dan anak-anak wajib sarapan. Itu sudah tanggung jawab saya.
Setelah beres membeli bahan masakan, tiba-tiba saya teringat ternyata minyak goreng di rumah sudah habis. Dengan gaya santai saya berkata kepada pemilik warung,"Kak, minyak goreng yang kemasan 2 liter ya," ucap saya. Tanpa ada jeda, pemilik warung langsung menjawab,"Nggak ada Bu, sudah 2 hari kosong." Saya pun kebingungan. Setelah membayar belanjaan, saya bergegas naik sepeda motor untuk mencari minyak goreng.
Empat puluh menit keliling perumahan, tak satupun dari puluhan pedagang menjual minyak goreng. Akhirnya saya berinisiatif membeli ke minimarket yang ada di dekat perumahan tempat saya tinggal. Toko baru buka. Untungnya ketika saya datang, di depan minimarket tersebut, ada mobil box yang sedang menurunkan barang. "Bang, ada minyak goreng nggak?" tanya saya kepada seorang pramuniaga yang sedang memeriksa barang. "Ada Bu, tapi dibatasi hanya 2 liter," jawab pramuniaga tersebut. "Tidak apa-apa Bang, saya memang tidak pernah belanja lebih,"ujar saya kegirangan.
Ironis memang. Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, tak mampu menyediakan minyak goreng yang cukup untuk masyarakatnya. Memang, minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati paling populer di dunia. Karakteristik dan kandungan nilai gizinya dapat diolah menjadi berbagai jenis produk turunan. Komoditi ini mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat dunia.
Tapi bagaimana mungkin, negara dengan status penghasil minyak sawit nomor satu dunia tak mampu menyediakan kebutuhan masyarakatnya? Bahkan saat saya menonton siaran televisi, saya nyaris tertawa mendengar Pak Menteri shock. Shock saat menjumpai minyak goreng di pasar dijual dengan harga yang masih sangat mahal.
Menurut saya, pemerintah gagal berkoordinasi dengan produsen minyak sawit di tanah air. Pemerintah juga tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng yang sudah 2 bulan bermasalah. Seharusnya pemerintah punya data yang akurat dan valid yang bisa dijadikan pegangan untuk pendistribusian minyak goreng. Tindakan yang tegas terhadap penimbun sangat diperlukan, jika memang minyak goreng ditimbun oleh pengusaha nakal. Pemerintah juga harus bisa menenangkan masyarakat agar tidak terjadi "panic buying" apalagi menjelang lebaran.
Hari ini saya harus mengatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Banyak masalah sosial maupun ekonomi yang tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah. Hanya doa dan harapan yang bisa kami panjatkan pada Tuhan. Apalah daya rakyat kecil, sebab pemerintah saja kelihatan tak berdaya bukan?
Kota Industri, 21 Februari 2022 (11.30 WIB)