Film Nasional sebagai Perahu Budaya

FILM INDONESIA SEBAGAI PERAHU BUDAYA

Sejak saat ini pemerintah harus lebih optimal memberikan muatan ke dalam perfilman nasional. Ibarat perahu, film nasional sangat penting untuk membawa muatan budaya nasional, baik berupa budaya pendidikan, seni dan hiburan.

Sesuai dengan amanat undang undang perfilman, film menjadi tanggungjawab menteri kebudayaan. Ini posisioning yang sangat tepat dan strategis. Jika disinergikan dengan fungsi menko yang membidangi Pembangunan Manusia dan Budaya, maka pemerintah dengan Kabiner Kerja-nya akan semakin tangkas. Terlebih lagi Presiden Joko widodo yang direncakan membawahi langsung Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, tentu ini akan dapat melayarkan gerakan ekonomi Indonesia yang lebih kreatif dan progressive.

Untuk budaya pendidikan, film nasional dapat diperkuat peranannya sebagai alat belajar bagi masyarakat seluas-luasnya. Film difungsikan secara optimal sebagai media literasi yang terintegrasi dalam pendidikan formal dan juga harus tersebar luas secara mudah ke masyarakat luas sebagai program informal.

Pustekom Dikbud sebagai pusat teknologi komunikasi pendidikan, harus bangkit dari 'matisurinya'. Pustekom harus segera meninggalkan pola kerjanya yang lama. Pola kerja yang tidak jelas sekarang harus menjadi jelas; bahwa pustekom adalah 'pusat teknologi komunikasi pendidikan' bukan production house yang urusannya hanya produksi.

Pustekom Dikbud harus segera tampil dan berperan memberikan frame kebudayaan pada seluruh kegiatan perfilman di tanah air. Baik film yang diutaman berfungsi sebagai media pendidikan atau film untuk hiburan dan film sebagai media ekspresi seni. Peranan pustekom lebih memperkuat fungsi media film dalam substansi budaya, khususnya budaya pendidikan. Baik pendidikan ilmu, pendidikan seni, pendidikan ekonomi, politik, filsafat, dan sebagainya.

Untuk relasi Film dan kegiatan pariwisata tidak perlu lagi diperbesar dengan keinginan bahwa film nasional haruslah menjadi urusan bidang pariwisata. Jika film hanya menjadi urusan pariwisata, maka perfilman nasional akan bangkrut. Dunia pariwisata sendiri sebagai suatu sistem, dirinya masih terkendala rendahnya kualitas pendidikan budaya pada masyarakat komunitas. Sering terdengar adanya keluhan, banyak potensi budaya di tanah air yang sesungguhnya dapat mendukung industri pariwisata tapi malah beku dan pariwisata tak bisa berbuat apa-apa selain membuat kreasi dalam bentuk event den event, bukan sistem. Ini merupakan bukti nyata bahwa pariwisata harus lebih konsetrasi pada pembangunan pendidikan jaringan komunitas budayanya. Untuk itu dunia pariwisata dapat mengoptimalkan sinergitasnya dengan kementerian pendidikan dan budaya. Film sebagai salah satu media budaya, sangat dapat dijadikan pendukung program-program kepariwisataannya.

Akhirnya, kita harus dukung gerakan perfilman nasional yang baru di era Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko widodo. Kabinet Kerja adalah sebuah strategi kebudayaan yang akan dijalankan dengan kepimpinan Presiden Jokon Widodo – dan yang akan bergerak secara licah dan licin tentunya, dikarenakan adanya skoci Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. Dengan skema kerja demikian mari kita, seluruh insan perfilman, bergerak menyongsong perfilman nasional yang berkembang maju, bermutu dan laris. Ayo, saatnya Kerja Kerja Kerja dan Kreatif.

Embi C Noer – Badan Perfilman Indonesia