"Politik itu Bukan Matematika sehingga tidak pernah ada hal yang pasti dalam politik. Dan di dalam dunia politik tidak pernah ada yang namanya teman sejati".
Dalam 3 hari terakhir setidaknya ada 3 Elit PDIP yang sudah bersuara mempertanyakan rencana Jokowi untuk menerbitan Perppu UU KPK.
Dimulai dari Bambang Wurianto (Bambang Pacul) Ketua DPP Bappilu yang terkesan "marah" dengan keputusan Jokowi tersebut karena dianggap tidak menghormati DPR, lalu Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan keputusan mengeluarkan Perppu UU KPK itu sikap yang tidak tepat, dan Anggota Komisi III PDIP Aria Bima yang mengatakan seharusnya Presiden berkonsultasi dulu pada DPR sebelum mengeluarkan Perppu.
Tanggal 24 September, 2 hari sebelum Jokowi melakukan konfrensi pers yang menyebut akan mempertimbangkan Perppu UU KPK, di sisi lain demo-demo mahasiswa sudah bergerak serentak, Elit PDIP lainnya yaitu Eva Sundari dan Menkumham Yasona Laoly beberapa kali mengatakan Jokowi tidak akan mengeluarkan Perppu. Alasan mereka belum ada keadaan genting memaksa dan seharusnya penolakan UU KPK dilakukan lewat uji materi UU di MK.
Pun beberapa waktu sebelumnya seperti pada acara ILC TV One terakhir, dimana begitu keras suara public yang menentang Revisi UU KPK dan Revisi KUHP, Junimart Ginsang anggota Komisi III DPR PDIP, Arteria Dahlan anggota Komisi III dari PDIP dan Asrul Sani anggota Komisi III DPR dari PPP terkesan keukeuh menjelaskan pentingnya KUHP dan UU KPK di revisi.
Dari semua itu diatas terlihat nyata hanya suara PDIP yang paling keras yang menolak bila Presiden mengeluarkan Perppu UU KPK. Dalam pantauan saya sampai dengan hari ini tidak ada / belum ada elit-elit partai lain (terutama partai koalisi) yang bersuara dengan konteks mempertanyakan sikap Presiden yang akan menerbitkan Perppu.
Pagi ini ada berita dari Golkar dimana Ketua Umum Golkar Airlangga menyatakan Golkar selalu siap mendukung semua kebijakan Presiden mengatasi persoalan negara.
Pesan yang tersirat dalam pernyaan Airlangga kurang lebih Golkar akan menyetujui keputusan Presiden soal apapun termasuk Perppu.
Dari Nasdem, semalam dalam pernyataan resminya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan mendukung aspirasi yang disampaikan para mahasiswa dan prihatin atas jatuhnya korban 2 mahasiswa kendari. Paloh menyatakan siap berdialog dengan mahasiswa dan menyarankan mahasiswa tidak turun ke jalan.
Disisi lain Surya Paloh mengakui Nasdem ikut andil dalam keputusan DPR mengesahkan UU KPK yang kontroversial tersebut. Nasdem siap mengakui kesalahan bila pengesahan UU KPK itu memang dianggap salah.
Jadi dari 2 partai utama pendukung Jokowi yaitu Golkar dan Nasdem sepertinya tidak terlihat sikap yang menolak bila Jokowi mengeluarkan Perppu. Sementara untuk PKB tidak ada satupun berita yang saya pantau dimana ada elit PKB yang bersuara soal Perppu KPK maupun UU KPK.