Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih Jokowi-JK kemarin sudah mengumumkan Postur Kabinetnya. Disebut bahwa Jokowi akan menghilangkan posisi Wamen (Wakil Menteri) kecuali Wamenlu dan menambah 3 Menteri Baru. Disisi lain Jokowi-JK juga sudah menentukan jumlah keseluruhan menteri berjumlah 34 Orang yang terdiri dari 18 kalangan Profesional dan 16 dari kalangan Profesional Partai.Melihat fakta itu dapat disimpulkan, kemungkinan besar Jokowi-JK mengambil langkah strategis untuk mengakomodir partai-partai yang ada demi kestabilitasan politik pada pemerintahannya.
Perlu dicatat bahwa pengumuman kemarin baru disebutkan Posturnya dan komposisinya secara garis besar.Yang menjadi catatan adalah istilah Profesional Partai. Dalam hal ini kita semua hanya menduga-duga saja maksudnya dengan kemungkinan terbesar yang dimaksud oleh Jokowi adalah kalangan Profesional yang saat ini merupakan kader-kader dari partai.Tentu saja langkah ini tidak salah. Apalagi sebelumnya Jokowi sudah mengisyaratkan bahwa Menteri yang berasal dari Papol diminta melepaskan jabatannya di Partainya.
Yang menarik kemudian tadi sore di berbagai media dikabarkan bahwa Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro memberikan pendapatnya bahwa Kabinet Jokowi-JK merupakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid III. Siti menyamakan Komposisi cabinet Jokowi-JK dengan cabinet SBY saat ini. Ini sangat berlebihan dan sangat prematur pengamatannya.
Siti Zuhro belum tahu isinya baru juga mendengar formatnya tetapi sudah mengeluarkan pendapatnya. Ini sangat disayangkan kalau pendapat-pendapat seperti ini mencoba mempengaruhi masyarakat. Kalau mau mengamati secara proporsional seharusnya Siti Zuhro mengukur keberadaan 3 menteri baru dan penghapusan mayoritas Wamen. Itu saja sudah jauh membedakan antara Kabinet Jokowi dengan Kabinet SBY.
Belum lagi proporsi antara professional dan Parpol. Kabinet SBY, Profesional 14 orang sementara Parpol/pengurus parpol 20 orang, sementara Kabinet Jokowi : Profesional 18 orang sementara Profesional Partai 16 Orang. Sangat jelas berbeda dimana kabinet Jokowi menteri yang berasal dari parpol jumlahnya yg berkurang sebanyak 30%.
Mengenai kalangan Profesional Partai ini Siti Zuhro sebenarnya juga belum tahu pasti siapa-siapa yang dimaksud oleh Jokowi. Kalau melihat pernyataan-pernyataan sebelumnya dari Jokowi bisa disimpulkan Profesional Partai adalah bukan Ketua ataupun Pengurus Partai, karena ada prasyarat bahwa Menteri yang berdasar dari Partai harus melepaskan jabatannya di partai. Dari hal tersebut maka jelas berbeda postur kabinetnya dimana kabinet SBY menempatkan 20 Pengurus Partai pada jajaran menterinya sementara kabinet Jokowi menempatkan 14 Profesional Partai pada menterinya.
Kalau mau fair dalam berpendapat, seharusnya Siti Zuhro mengapresiasikan Postur cabinet Jokowi-JK tersebut dimana Jokowi akhirnya berusaha mengalah dan berusaha mengakomodir kekuatan partai pendukungnya. Dan ini juga demi terciptanya kestabilitasan politik dalam pemerintahan Jokowi. Memangnya Siti Zuhro tidak tahu betapa “garangnya” Koalisi Merah Putih yang ingin menguasai DPR? Mengapa poin ini tidak dijadikan sebagai referensi dalam memberikan pendapat?
Selanjutnya berbeda dengan Siti Zuhro, TV One kembali membuktikan kepada masyarakat bahwa dimana sebenarnya posisi mereka berada.
TV One dalam kabar sore meliput pemberitaan pengumuman Postur Kabinet Jokowi-JK. Akan tetapi mereka langsung menghubungkan hal ini dengan para pelaku pasar ekonomi. TV One bahkan menyimpulkan bahwa Pengumuman Postur Kabinet Jokowi tidak mampu merubah Sentimen Negatif Pasar Saham. Aksi menjual masih dilakukan pemodal asing sehingga Index Saham Gabungan turun 0,1%. Begitu juga dengan Kurs Rupiah yang tertekan hingga Rp.11.900.
Ini juga berlebihan karena Pasar Modal Global memang dalam minggu terakhir ini sedang dalam posisi melemah. Saham-saham Negara asia dan khususnya Negara berkembang memang semuanya dalam posisi tertekan. Bukan hanya Indonesia saja. Dan itu jelas mempengaruhi nilai tukar mata uang masing-masing Negara, bukan Indonesia saja.
Jadi kalau TV One menyimpulkan aksi jual saham pelaku pasar karena dampak pengumuman Postur Kabinet Jokowi itu bisa dikatakan sangat berlebihan. Dan disisi lain mengapa TV One tidak memberitakan efek ngototnya Koalisi Merah Putih yang menyebabkan ketidak-stabilitasan politik sehingga juga berpengaruh kepada Pasar Ekonomi?
Demikian.
Salam Kompasiana.