Mungkin itulah yang ada di pikiran para pelaku judi online ketika mendengar inisiatif pemerintah yang akan memberikan bantuan sosial (bansos) bagi korban judi online.
Sepertinya kok pemerintah lagi melakukan peran ganda ya. Di satu sisi mengaku judi online itu haram, meresahkan, dan harus diberantas. Tapi di sisi lainnya, malah mau kasih bantuan ke korban judi online? Serius deh, bingung nggak sih?
Mari kita lihat judi online dari kacamata pemerintah. Di atas kertas, judi online jelas musuh negara. Kenapa? Ya iya lah, melanggar UU, haram, bikin masyarakat boros, dan ujung-ujungnya malah ganggu stabilitas sosial. Belum lagi potensi kerugian negara dan pencucian uangnya yang bikin deg-degan. Pokoknya judi online ini dianggap biang kerok lah.
Bansos untuk Korban Judi Online
Nah, ini dia yang bikin geleng-geleng kepala. Pemerintah berencana memberi bansos ke korban judi online. Walaupun, Menko PMK Muhadjir Effendy, menegaskan mereka yang menjadi sasaran penerima bansos bukan si penjudinya, akan tetapi pihak keluarga.
Memang sih niatnya mulia, mau membantu orang yang jadi korban judi online. Tapi efektivitasnya bagaimana? Bagaimana caranya memberikan bansos ke korban judi online? Apa harus buka posko pengaduan "Saya Korban Judi Online dan Butuh Bansos"?
Terus bagaimana caranya mengukur tingkat "kekorbanan" seseorang? Apa harus menunjukkan history transaksi judi online mereka, dan jumlah uang yang habis? Umpamanya:
Pemerintah: "Bansos hanya untuk korban judi online yang sudah kalah (misalnya) Rp10 juta."
Penjudi: "Wah saya baru kalah 8 juta, ya sudah judi lagi deh biar dapat bansos"
Belum lagi, penjudi yang sudah akut pasti akan mencoba mengambil uang dari sana-sini buat modal main. Kalau dapat bansos, bisa jadi uang bantuan yang diperoleh keluarganya akan dipakai buat depo lagi.
Alih-alih Bansos, Mending Fokus Pencegahan!
Menurut saya, daripada pusing mikirin bansos buat korban judi online, lebih baik pemerintah fokus ke pencegahan.