Dalam waktu dekat ini pemerintah akan segera merealisasikan pembangunan Monumen PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) di Sumatera Barat.
Dalam rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (23/3/2021), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Machfud MD mengatakan momen PDRI di Sumatera Barat itu merupakan mata rantai sejarah penting Indonesia.
Kalau dulu tidak ada PDRI, Indonesia sudah bubar. Ketika Soekarno ditahan Belanda, pemerintahan lumpuh. "Tetapi ada PDRI yang menyelamatkan dan menyambung," kata Machfud MD.
Apa itu PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)?
Setelah atas nama seluruh rakyat Indonesia, Dwitunggal Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia pada 17 Agustus 1945, kondisi negara masih jauh dari aman.
Belanda masih ingin terus mengincar negara. Soekarno dan Mohammad Hatta masih terus diteror Belanda untuk memperlemah kembali pemerintahan yang baru terbentuk. Selain Dwitunggal itu, beberapa menteri juga terancam jiwanya oleh tentara Belanda.
Untuk menghindari kekacauan dan situasi yang belum karuan di Jakarta, maka pusat pemerintahan Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, sejak 4 Januari 1946.
Pada hari kedatangan Presiden Soekarno dan rombongan ke Yogyakarta pada 3 Januari 1946, Wakil Menteri Penerangan saat itu, Mr. Sli Sastroamidjojo, mengumumkan lewat RRI tentang kepindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta.
Tidak tinggal diam, setelah ibukota RI di Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan "Operasi Gagak", atau yang lebih dikenal dengan agresi militer Belanda II ke Yogyakarta.
Belanda berhasil menguasai Yogya. Situasi semakin kacau balau setelah Soekarno, Hatta, dan Soetan Sjahrir ditangkap dan diasingkan Belanda.
Sebelum penangkapan itu, para pemimpin Indonesia itu sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara di Sumatera Barat.