Sebagai sesama anggota ASEAN, masing-masing anggotanya terikat dan sudah berpedoman kepada prinsip tidak campur tangan terhadap persoalan negara lainnya.
Prinsip non intervensi itu sudah termaktub dalam Piagam ASEAN.
Dosen Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Fahmi Fitriyanti, menanggapi prinsip itu berakibat ASEAN menjadi pasif dalam campur tangan terhadap apa yang terjadi di Myanmar saat ini.
Situasi negara yang dulu disebut dengan Burma itu sedang tegang menyusul ditangkapnya pemimpin NLD Aung San Suu Kyi. Militer dibawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan mutlak di Myanmar.
Situasi pun menjadi kacau balau. Terlebih sebagai sesama Muslim, Indonesia merasa prihatin. Ormas-ormas Islam di Indonesia menggaungkan agar minoritas etnis Rohingya diselamatkan dari kejaran para penguasa.
Baik Aung San Suu Kyi maupun Min Aung Hlaing sama-sama membenci etnis Rohingya.
Bahkan Hlaing disebut-sebut jauh lebih kejam ketimbang Si Wanita Besi.
Akibat pasifnya dalam menanggapi situasi di Burma itu akibatnya negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN tidak bisa memberikan sumbangan dan kewibawaannya akan terpengaruh.
Hal tersebut dapat dimaklumi. Untuk itu Rahmi mengatakan ASEAN dapat berkontribusi dengan cara lain dalam memberikan tanggapan, yaitu memboikot produk-produk Myanmar.
"Secara sepihak Indonesia dapat memboikot produk-produk Myanmar," kata Rahmi Senin (15/2/2021) RMOL World View berjudul "Ketar-ketir Kudeta Militer di Myanmar.
Selama ini impor dari Myanmar lebih banyak ketimbang ekspor Indonesia ke Burma. Dibandingkan dengan Thailand, ekspor Indonesia ke negara Gajah Putih itu bahkan lebih banyak ketimbang ke Burma.