Di pelajaran sejarah, dari SMP, SMA, hingga perguruan tinggi ada disebut-sebut nama H.W. Daendels.
Buku sejarah mencatat jika H.W. (Herman Willem) Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang memerintahkan penduduk untuk membuat jalan dengan kerja paksa, alias tidak diberi upah.
Namun benarkah anggapan jika Daendels tidak memberi upah para pekerja pembuatan jalan antara Anyer (Jawa Barat) hingga Panarukan (Jawa Timur) itu?
Beberapa ahli sejarah mengatakan sebenarnya Daendels memberi upah 30.000 ringgit ditambah dengan uang kertas lainnya yang begitu besar. Akan tetapi uang tersebut tidak sampai. Konon uang untuk mengupah pekerja dan mandor tersebut tidak disampaikan oleh Bupati.
"Bupati tidak menyampaikan uang itu. Kita tahunya proyek itu kerja paksa (tidak dibayar)" kata sejarawan Universitas Indonesia, Djoko Marihamdono di akun Twitternya, Minggu (7/2/2021).
Sebenarnya Daendels sebagai penjajah masih punya hati dengan memberikan upah kepada para pekerja dan mandor, dia menyadari jika pembuatan jalan yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Timur itu benar-benar sangat berat.
Bagaimana tidak diberi upah?
Hutan lebat, gunung menyeramkan, bebatuan curam, dan banyak lagi rintangan harus ditembus oleh ribuan pekerja. Benar-benar biadab bupati dan para pejabat lainnya yang menelan uang tersebut. Berapa jumlah yang dikorupsi oleh mereka?
Mekanisme penyaluran upah tersebut adalah pemerintah memberikan kepada residen. Lalu residen memberikannya ke bupati. Djoko mengatakan bukti pemberian uang oleh residen ke bupati ada buktinya, sedangkan tidak ada bukti jika bupati menyalurkan upah itu ke bawah.
Tak pelak duit yang dikorupsi itu berdampak kepada kinerja yang berdampak banyaknya jumlah korban jiwa. Lebih dari 30.000 orang tewas dalam pembuatan jalan raya itu.
Namun apa lancung, pemerintah kehabisan dana. Tidak ada sumber untuk mengetahui apakah Daendels melakukan tindakan pada penyelewengan dana itu, ataukah tutup mata saja?