Anggota DPR RI Nova Riyanti Yusuf mengatakan penyakit katastropik merupakan penyumbang terbesar defisit BPJS Kesehatan. Seperti diketahui, hingga akhir tahun ini, BPJS Kesehatan akan mengalami rekor sampai Rp 28 triliun.
Untuk mengatasi itu, Nova angkat bicara mengenai ide untuk mengatasi masalah pembiayaan katastropik itu. Wanita yang akrab disapa Noriyu itu mengatakan BPJS harus memiliki skema tersendiri khusus untuk katastropik itu.
Noriyu menyarankan agar mengambil 5-10 persen dari iuran yang dibayarkan peserta JKN-KIS dan jumlah itu dimasukkan ke dalam skema. "Skema saja biar clear untuk katastropik," katanya, Rabu (31/7/2019) saat mengikuti Diskusi Publik L2PK di Cikini, Jakarta Pusat.
Korea Selatan pun tidak berbeda dengan Indonesia, bahwa penyakit katastropik itu sangat menelan biaya yang besar di JKN nya. Noriyu mengatakan skema yang disebutkannya sudah diterapkan di negeri ginseng tersebut.
Katastropik adalah penyakit yang untuk menyembuhkannya diperlukan keahlian khusus dengan menggunakan alat-alat kesehatan yang canggih, serta membutuhkan perawatan dalam jangka panjang, bahkan seumur hidup. Penyakit itu antara lain stroke, thalasemia, leukemia, kanker, penyakit jantung, gagal ginjal, dan cirrhosis hepatitis.
Sementara itu, masih di sela-sela Diskusi Publik L2PK, Noriyu mengatakan pandangannya di bidang masalah kesehatan, Indonesia membutuhkan ide-ide yang segar serta sesuai dengan visi dan misi Presiden terpilih Jokowi.
Untuk itulah, Noriyu menyarankan Jokowi memilih Menteri Kesehatan yang cocok. Jokowi harus memilih sendiri Menkes yang sesuai misi dan visi ke depannya.
Noriyu menilai, Menteri Kesehatan yang sekarang, yaitu Nina F Moeloek sudah banyak berkontribusi terhadap masalah kesehatan. Akan tetapi, menurutnya, untuk lima tahun ke depan dibutuhkan sosok Menteri Kesehatan yang juga peduli dengan masalah mental.
"Kesehatan mental dibutuhkan, karena visi Jokowi ada di manajemen talenta, 2045 generasi emas, dan SDM berkualitas. Selain kesehatan mental, juga pola asuh, dan vocational," ujar wanita yang juga berprofesi sebagai psikiater itu.
Saat ini ramai dibicarakan, perihal upaya pemerintah (Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri) untuk mengatasi defisit tersebut, salah satunya adalah dengan menaikkan iuran JKN-KIS.
Seperti biasa, suatu kebijakan baru apa pun selalu menimbulkan pro dan kontra. Bagi mereka yang merasa tertolong dengan BPJS, kenaikan bagi mereka tidak bermasalah, karena mereka menyadari. Namun bagi yang kontra, kenaikan cukup memberatkan ekonomi mereka.