Sebelum hari pencoblosan 17 April 2019, pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah merencanakan akan menaikkan gaji ASN, memperoleh THR dan mendapatkan gaji ke 13.
Namun itu tidak ada kaitannya dengan mengambil hati para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau karyawan BUMN agar mereka menjatuhkan pilihan dalam Pemilu kepada Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.
Lantas kubu 02 menuding TKN (Tim Kemenangan Nasional) Jokowi-Ma'ruf menggerakkan atau memobilisir ASN untuk memilih 01 di Pilpres 2019.
Apakah benar tudingan tersebut, TKN memobilisir ASN?
Nyatanya, hasil survei internal menunjukkan kalau sebanyak 72 persen ASN malah memilih Paslon Prabowo-Sandi.
Mana mungkin TKN memobilisir ASN atau BUMN. "Masa memobilisir BUMN? BUMN saja 78 persen memilih 02. ASN pun 72 persen memilih 02," ujar Moeldoko dari kubu Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (28/5/2019).
Moeldoko juga menepis tudingan TKN menggerakkan polisi selama masa kampanye untuk memilih 01. "Mana buktinya?", kata Moeldoko. Seperti diketahui kubu Prabowo-Sandi di wilayah-wilayah Sumatera dan NTB menang telak, nyaris seratus persen. "Mana bukti TKN memobilisir polisi?" ujarnya.
Moeldoko menyebutkan angka-angka itu berdasarkan hasil survei internal. Di kompleks Setneg kalah, di kompleks Paspampres kalah. "Lalu mana yang digerakkan?" kata Ketua Harian TKN Jokowi-Ma'ruf itu.
Pada masa kampanye, cawapres 02 Sandiaga Uno mengatakan dalam satu kesempatan bahwa BUMN harus netral. Sandiaga mengatakan bahwa BUMN harus menolak segala bentuk ajakan guna kepentingan elektoral capres dan cawapres.
Komisioner KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) Nuraida Mokhsen mengatakan kepada awak media, Selasa (28/5/2019), bahwa ASN harus netral. Menurut Nuraida, KASN telah sosialisasi dengan Bawaslu agar ASN netral. Menurutnya, KASN sudah menerima dan memproses pengaduan pelanggaran, untuk yang berpihak ke 02 atau 01.
Dia menjelaskan kalau ada ASN yang memihak akan diproses, Nuraida berpegang pada UU ASN, bahwa ASN sudah diatur agar netral.