Semua rakyat indonesia yang dewasa dipastikan punya itu yg namanya KaTePe sesuai dengan lokasi dan kemapuan bertempat tinggal. Sehubungan dengan ramainya zonasi wilayah KaTePe pun juga ngikuti aturan zonasi wilayah, Karena itu dari KaTePe itulah kita tahu seseorang punyak hak dan kwajiban terhadap zonasinya. Walupun banyak yang keblinger khususnya para galauser merasa berhak merasa berkwajiban terhadap zonasi diluar wilayahnya.
Salah satu hak serta kwajiban dari para pemilik KaTePe adalah ikut serta mencari dan menempatkan koordinator PNS di zona serta wilayahnya baik lewat pilgub maupun pilbup. Rame-rame gaung Pilkada yang akan berlangsung 2017 tidak ada yang mampu menyaingi kerasnya irama Pilgub DKI. Bahkan 2 tahun sebelum Pilgub DKI sejak tahun kemarin seantero media online, media koran, majalah, media tv, termasuk kompasiana rame benar mebahas pigub DKI. Satu hal yang membuat pilgub DKI lebih menarik dan lebih rame karena ada seorang calon yg bernama AHOK.
Ahok adalah kata yang paling populer saat ini baik di alam maya maupun alam nyata, bahkan kalo kita cek di google yang mampu menyaingin kata "AHOK" (About 7,700,000 results (0.40 seconds)) saat kita searching adlah kata "JOKOWI" ( About 10,400,000 results (0.39 seconds) ). Rupanya yang bisa menikan ektabilitas ahok di dunia maya adalah para galauser serta para hater. Disetiap kata2 yg mereka ketik di media kompasiana, FB, Tweeter dan blogger selalu mencantumkan kata ahok yang membuat kata AHOK sangat populer di dunia maya yang tebawa-bawa ke media dunia nyata. Bahkan koran sindo pun sering menulis ttg ahok yg di kutip dari okezone yang mana okezone suka mengambil sumber tulisan dari posmetro dan faktanews yg merupakan media besutan keder-kader PKS dan Penganut ajaran Jonru.
Kembali ke judul serta zonasi sesuai dg KaTePe, Rakyat Jatim dan Jabar yang sebentar lagi bersama Rakyat DKI akan segera memberikan hak dan kwajiban, dimana hak adlah ikut memilih dan menentukan koordinator PNS ditingkat profinsi, dan kwajiban rakyat adlah mencari dan menempatkan koordinator PNS tingkat provinsi agar mereka rakyat mendapatkan pelayanan yang perima sebagaimana tugas para koordinator pns untuk bisa memastikan pns-pns yg di koordinasi bisa menjadi pelayan rakyat. Bahkan dengan sadar rakyat Jatim dan Rakyat Jabar merasa akan kehilangan sosok koordinator PN yang mereka harapkan karena ada tangan-tangan usil ingin menempatkan harapan mereka ikut berebut DKI-1, walupun saat ini rakyat jatim dan jabar bisa bernafas lega.
Rkayat hanya berharap punya koordinator pelayan rakyat tidak terlalu muluk2 dan kalo mengacu pada rakyat DKI yg jumlahnya sedikit ini ( DKI hanya punya jumlah rakyat 1/3 jumlah rakyat JABAR atau JATIM) nggak terlalu sulit dan rumit. Rakyat DKI umumnya sebagaiman rakyat provinsi lainya, Mereka Warga yg berKaTePe DKI itu hanya berharap memiliki koordinator PNS di DKI yang bisa menjamin dan memastikan bahwa rakyat yg berKaTePe DKI diberikan hak:
1. KaTePe dan KK dan Akte Kelahiran Geratis... tis... tis.... tanpa ada embel-embel sumbangan sukarela atau apalah.. seperti yang sudah berjalan selama 2 tahun ini...
2. Menyediakan apartemen bagi orang-orang yg tidur di kolong tol dan bantaran kali secara geratis dan hanya bayar kontribusi keamanan, sampah, penerangan, perawatan gedung dan taman.
3. Dapat memastikan warga miskin dapat sekolah geratis dan dapat buku geratis, beli sepatu geratis, dapat tas geratis, seragam geratis, pensil dan alat tulis sekolah geratis tis.... serta dapat transportasi geratis dan diberi bonus uang saku 200 rb/bulan bagi smu.
4. Dapat memberikan jaminan warga ber KaTePe DKI yg miskin dan cerads tapi punya cita2 tinggi untuk dapat kuliah di universitas negeri seluruh indonesia geratis serta ditanggung biaya hidupnya.
5. Memberi Jaminan bahwa warga miskin ber KaTePe DKI digeratiskan pajak PBB nya.
6. Memberi ijin domisili bagi UKM, IKM, pedagang secara geratis dan bisa antar jemput di kelurahan.