Dilema pemerintah Indonesia yang beragam warna dewasa ini, telah mengaburkan makna Pancasila sebagai nilai dan norma dalam bernegara dan bermasyrakat. Selain sebagai dasar negara, Pancasila merupakan cerminan moral bangsa. Mengandung nilai-nilai luhur yang berlaku pada masyarakat. Sehingga seluruh kegiatan warga negara berlandaskan pada Pancasila untuk berinteraksi dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negara. Demokrasi pun Pancasila dan hanya Indonesia sendiri yang menganutnya untuk membina dan menciptakan warga negara yang lebih baik (good citizen). Dari pandangan Demokrasi Pancasila, warga negara memiliki sikap dan perilaku dalam partisipasi kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain: sikap religius yang dimaknai dari sila pertama, adil dan tidak diskriminatif, toleran, solidaritas antar sesama, tidak mementingkan kepentingan pribadi, musyawarah untuk mencapai mufakat, komitmen terhadap konstitusi dan nilai luhur dalam masyarakat.
Warga negara bukanlah pada artian sebagai masyarakat tapi seluruh masyrakat dalam suatu negara baik sebagai pemerintah maupun yang diperintah. Aristoteles mengartikan ialah orang yang aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintah dan orangyang berperan sebagai yang memerintah.
Pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat dan sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk dapat menjadi tuntunan. Tuntunan yang baik, tuntunan yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya. Dalam keadaanyang seperti sekarang ini kredibilitas pun dipertanyakan seiring maraknya berbagai permasalahan yang menerpa pemerintah dan menjadi sarapan setiap saat bagi masyarakat melalui berita-berita media massa. Dari pejabat pusat hingga birokrasi pun dapat ditemui. Bannyak kasus-kasus besar yang menodai pemerintahan.
Tersangkutnya Boediono dalam kasus Century menjadi kontroversi tersendiri sampai sekarang,belum lagi para menteri yang tersangkut hal suap, ketua umum partai Demokrat dengan sekandal permaslahannya, hingga kontroversi pernikahan bupati Garut seolah menjadi warna dalam dilema pemerintahan di Indonesia.
Lalu apa yang menjadi indikator permasalahannya? Penulis beranggapan terdapat dua faktor utama yakni Input sistem politik yang kurang kompeten seperti halnya hanya mengandalkan popularitas semata dan makna politik untuk mendapat kewenangan dan kekuasaan. Yang seolah dunia politik hanya sebagai tempat berkuasa. Sehingga sikap dan perilaku yang menggambarkan demokrasi Pancasila hanya sebagai wacana belaka.
Sumber: (Ilmu Kewarganegaraan, Cholisin, M.Si ,2009)
dan Fakta
Gambar : indonesiarevive.com