Banjir kritikan dan permintaan dari berbagai kalangan, baik dari pengamat ekonomi, pengusaha, dan masyarakat agar pemerintah menunda kenaikan tarif PPN yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025 menghiasi media.
Bentrok antara kepentingan yang satu dengan yang lain di masyarakat tak pelak memang selalu terjadi.
Dalam hal ini pemerintah "tega" akan jadi menaikkan tarif PPN menjadi 12% per awal tahun baru. Naik 1 persen dari sebelumnya yang 11 persen.
Seperti halnya kenaikan BBM dulu sebelum Pandemi Covid-19, kenaikan PPN ini tentunya akan mengerek harga-harga produk dalam negeri yang akan semakin memberatkan masyarakat terutama kelas menengah dan bawah Indonesia.
Penurunan daya beli masyarakat yang mulai terjadi paska Covid-19 dan hingga saat ini belum juga reda tentunya sangat menyengsarakan rakyat kelas menengah dan bawah.
Dari industri TPT (Tenun dan Produk Tekstil).
Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSyFI (Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia), mengatakan kenaikan PPN akan semakin menyudutkan produsen tekstil dalam negeri.
"Dibebankan kepada masyarakat. Konsumen akan beralih ke barang-barang impor murah," kata Redma.
Ya, sama seperti para produsen dalam negeri lainnya kenaikan PPN ini akan menaikkan harga jual produknya yang ujung-ujungnya masyarakat akan terbebani.
Seperti kita ketahui, industri tekstil dalam negeri kini sedang kolaps. Banyak produsen kain tersebut yang gulung tikar.
Dengan salah satu yang paling menonjol dan menyita perhatian publik adalah kasus pailitnya PT Sritex.