KITA ketahui, program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
Program Kartu Prakerja dimulai di masa pandemi Covid-19 mulai mencekik Indonesia, di mana pemerintah wajib menjaga pertumbuhan ekonomi di era pandemi kala itu. Program Kartu Prakerja dibuat sebagai bantalan atas terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Program Kartu Prakerja dinilai sebagai alternatif yang ampuh demi menjaga konsumsi dan membuat ekonomi terus bergerak.
Merujuk pada berbagai data dari pemerintah, program Kartu Prakerja menjadi program 'Government to People' pertama yang dimiliki Indonesia dan keberhasilannya diakui oleh lembaga dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)), Program Kartu Prakerja juga berhasil meningkatkan jumlah presentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan/kursus menjadi 16,36%.
Kemudian, 75% dari penerima manfaat Program Kartu Prakerja juga telah memanfaatkan sertifikat pelatihan yang dimiliki untuk melamar pekerjaan dan masuk ke lapangan kerja.
Diberlakukan sejak 2020, program Kartu Prakerja disebutkan akan berlanjut hingga 2024 mendatang. Seiring dengan itu, pemerintah juga menyebutkan, dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, sejumlah program pemberdayaan akan dilakukan pada 2023.
Salah satunya yang akan diusung adalah pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) atau Program Prakerja. Apakah program prakerja yang dimaksud sama dengan program Kartu Prakerja yang sudah berjalan selama ini?
Dalam catatan penulis, pelatihan di BLK antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan akses pada pasar tenaga kerja. Saat ini sudah banyak program pemberdayaan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga, sebagaimana tertuang dalam pernyataan Kemenko Perekonomian.
Disebutkan bahwa untuk mempercepat graduasi, pensasaran berbagai program pemberdayaan tersebut perlu mengacu kepada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pemerintah mengklaim bahwa program pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk program Kartu Prakerja, akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi.
Selain itu, jenis konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih pada periode endemi di tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4%.