Politik Negara TNI Jangan Diplintir-plintir

Peryataan tegas Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,  tentang sikap TNI di Pelaksanaan Pemilihan Legeslatif dan Pemilihan Presiden. Bahwa TNI akan bertindak tegas mereka yang mengancam menganggu pelaksanaan pemilu,  jangan diplintir-plintir. 
Itu lah sikap politik TNI. Politik negara,  yaitu,  sikap institusional TNI dalam domain sosial-politik nasional.  Bagi TNI segala bentuk ancaman kedaulatan negara,  baik dari luar dan dalam adalah domain TNI. 
Dalam keterangan resmi Panglima TNI yang viral di media sosial.  Marsekal TNI Hadi Tjahyanto beserta jajaran Kepala Staf tigs matra TNI,  menegaskan,  Politik TNI adalah politik negara. 
"Sikap TNI adalah Netral. Dan saya tegaskan,  apabila ada pihak-pihak yang akan mengangu stabilitas Pemilu 2019. Akan berhadapan dengan TNI." begitu pernyataan Hadi Tjahyanto. 
Sikap ini jelas.  Tidak perlu dipertentangkan atau diplintir-plintir lagi.  Pihak yang pro nomor urut 01 atau 02, harus memahami. Sehingga tugas dan wewenang TNI tidak terdistorsi. Karena, apa yang dilakukan TNI selama perjalanan kampanye ini,  telah berjalan sesuai aturan main.
Bahkan,  dalam jejak digital belum nampak dijumpai keterlibatan TNI dalam pelaksanaan kampanye.  Inilah yang harus dijaga bersama oleh kedua belah pendukung calon kandidat. 
Jangan Diplintir-plintir
Pernyataan sikap ini,  sebenarnya menjawab ancaman dan teror beberapa elite politik. Yang mencoba mem-freaming pemilu ini akan berlangsung curang.  Dan akan menyelesaiakan secara inskonstitusional. 
TNI merasa perlu menjawab hal itu.  Memberikan ruang pengamanan yang mengurangi jenjang ketakutan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa nyaman dalam mengikuti pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini. 
Pelaksanaan pemilu 2019 adalah proses berbangsa dan bernegara menuju kepada peradabaan yang lebih dinamis dan maju. Peralihan dari tata nilai sosial dan perilaku sosial baru masyarakat yang kuat dipengaruhi berkembangnya industri 4.0.  Sehingga,  Pilpres ini adalah ajang bersama semua komponen bangsa dalam bernegara. 
Sikap netral TNI adalah domain variabel bebas diintervensi.  Dan seluruh pendukung kandidat,  menghormati sikap tersebut.  Tidak dijadikan komoditi politik.  Dengan memlintir sikap tersebut.  Menjaga marwah TNI adalah tugas bersama masyarakat Indonesia. 
Ancaman besar bernegara sebagai Indonesia,  lebih penting daripada persoalan perebutaan kekuasaan.  Gerakan menganti dasar negara adalah musuh TNI dan masyarakat.  Ketimbang harus berpihak kepada salah satu kandidat. 
TNI Memilih Persuasif Mendekati Ulama
Apa yang dilakukan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beserta kepala staf dan kepala satuan pasukan khusus.  Sebuah akumulasi panjang perjalanan politik yang carut-marut saat ini.  TNI ingin proses politik 2019 berlangsung damai.  Sehingga tidak mengangu stabilitas nasional. 
Sikap ini,  sebenarnya menunjukan perubahaan paradigma TNI.  Yang selama ini terkesan represif. Lebih memilih pendekatan persuasif. Pasalnya,  terjadi perubahaan tata nilai sosial kemasyarakat kekinian. 
Pendekatan kepada ulama tokoh-tokoh agama dan kemasyarakat telah banyak dilakukan.  Karena TNI harus manunggal bersama rakyat.  Peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanaan sangatlah diinginkan.  Sehingga lebih bisa mendekteksi terjadi gejala-gejala negatif dimasyarakat.